Indoissue.com – Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengungkapkan sebanyak 24 Gubernur dari 34 provinsi di Indonesia, masa jabatannya akan habis di tahun ini.
Sehingga, kekosongan jabatan itu diisi oleh para Aparatus Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kebijakan ini dianggap mencederai Demokrasi Indonesia.
“Ini salah satu indikator kemunduran demokrasi,” ujar Azyumardi Azra dalam sebuah diskusi daring, pada Sabtu (19/2/2022).
“Kalau disebut orang sebagai democracy decline, democracy backsliding, flawed democracy, ini salah satu indikatornya,” lanjutnya.
Azyumardi menyampaikan penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah oleh presiden juga akan menghilangkan kedaulatan rakyat.
Padahal, memilih pemimpinnya sendiri ditingkat daerah murapakan haknya rakyat,.
Namun, saat ini tidak bisa lagi memilih pimpinan daerah masing-masing, karena pemilihan serentak 2024.
Diketahui, penunjukan pejabat sementara ini bermula dari penyerentakan pilkada yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).
Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada menyatakan seluruh pilkada digelar serentak pada November 2024.
