AHY Minta Aturan JHT Dicabut, DPR Demokrat: Aturan yang Tidak Adil

0
2
Sudah Saatnya AHY Dideklarasikan Jadi Capres 2024

Indoissue.com – Menanggapi polemik dana Jaminan Hari Tua (JHT) dicairkan pada usia 56 tahun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak adil dan tidak logis.

Pernyataan ini disampaikan Agus usai mendengar keluhan dari sejumlah buruh di pabrik PT Maspion, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu (19/2/2022).

AHY pun telah memerintahkan anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi Ketenagakerjaan DPR untuk menyampaikan keberatan para buruh ini, lalu meminta Menteri Ida mencabut peraturan menteri tersebut.

“Curhat mereka terkait JHT menjadi concern saya. Mereka merasa diperlakukan dengan tidak adil,” ujar AHY, pada Sabtu (19/2/2022).

Persoalan JHT ini tentu menjadi tugas partai sebagai penyambung lidah rakyat, baik melalui jalur legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Agus lalu menyatakan dirinya bersyukur ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sebagai salah satu pemimpin eksekutif di tingkat provinsi bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Mudah-mudahan kami bisa bersinergi untuk memperjuangkan suara dan aspirasi dari para serikat pekerja ini,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan baru soal JHT ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Beleid yang disahkan pada 4 Februari 2022 kemudian menuai polemik di masyarakat, karena manfaat JHT baru akan dibayarkan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.

Senada dengan Ketua Umum Partai Demokrat, anggota DPR Fraksi PartaiDemokrat Aliyah Mustika Ilham meminta agar Permenaker terkait JHT dalam BPJS Ketenagakerjaan tersebut segera dicabut.

“Ya, karena ada aturan yang cacat logika dan tidak adil, di situ. Tidak heran juga jika menimbulkan kegaduhan,” ujar Aliyah,pada Minggu (20/2/2022).

Menurut Aliyah, aturan yang menyebutkan bahwa manfaat JHT di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa diambil saat pekerja memasuki pensiun atau di usia 56 tahun bukan hanya keliru, melainkan kebijakan tersebut juga menunjukkan sikap otoriter.

Kirim Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini