Indoissue.com – Upaya yang diinisiasi oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, untuk mengganti nama resmi negaranya menjadi Bharat, sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang merujuk pada India, telah memicu perdebatan yang luas di kalangan masyarakat dan politisi. Langkah ini terungkap melalui undangan resmi untuk KTT G20 yang dikirimkan oleh Presiden Droupadi Murmu, yang menyebut dirinya sebagai ‘Presiden Bharat’ daripada ‘Presiden India’.
Secara resmi, negara India dikenal dengan dua nama, yaitu India dan Bharat, walaupun penggunaan nama India lebih umum di dalam negeri maupun internasional. Nama Bharat sendiri memiliki akar dalam bahasa Sanskerta kuno dan sering digunakan dalam bahasa Hindi untuk merujuk pada India.
Pemerintahan Modi berencana untuk mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi ‘Bharat’ dalam sidang parlemen yang dijadwalkan pada 18-22 September mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari usaha Partai Bharatiya Janata (BJP), yang berhaluan nasionalis Hindu dan mengusung Modi, untuk menghilangkan apa yang mereka pandang sebagai warisan kolonial.
Para pendukung perubahan ini berpendapat bahwa nama India adalah sisa-sisa masa penjajahan Inggris selama dua abad, dan mereka melihatnya sebagai simbol perbudakan. India meraih kemerdekaan pada tahun 1947 setelah berada di bawah penjajahan Inggris.
Pendukung perubahan nama ini menggambarkannya sebagai langkah untuk menghapus pengaruh masa lalu Kesultanan Mughal dan penjajahan kolonial di India. Langkah serupa sebelumnya telah diambil, seperti perubahan nama ruas jalan yang sebelumnya dinamai Raja Mughal Aurangzeb menjadi Jalan Dr. APJ Abdul Kalam.
Pemerintahan Modi juga telah mengganti nama jalan-jalan yang mengingatkan pada masa kolonial di New Delhi. Mereka berargumentasi bahwa perubahan nama ini adalah bagian dari usaha untuk menghidupkan kembali identitas Hindu dalam sejarah India.
Meskipun demikian, partai oposisi di India telah mengkritik langkah ini. Anggota parlemen oposisi, Shashi Tharoor, menyatakan bahwa meskipun tidak ada masalah konstitusional dengan menggunakan nama ‘Bharat’, membuang sepenuhnya nama ‘India’ akan menjadi langkah yang tidak bijaksana. Nama ‘India’ memiliki nilai merek yang tak ternilai selama berabad-abad dan diakui di seluruh dunia.