Indoissue.com – Anggaran kesehatan telah ditetapkan pemerintah, ternyata nilainya lebih kecil dibanding anggaran lainnnya, termasuk lebih kecil dari anggaran bidang stimulus ekonomi. Merespon ini, 100 tokoh dari berbagai latar belakang menuliskan menuliskan pesan untuk pemerintah, terkait penanggulangan pandemi Covid-19.
100 tokoh nasional yang terdiri dari pimpinan organisasi atau lembaga, serta tokoh perorangan itu meminta pemerintah untuk tidak merancang alokasi anggaran kesehatan lebih kecil daripada anggaran stimulus ekonomi.
Pesan yang mereka sampaikan termuat dalam ikhtisar pokok-pokok pikiran hasil pertemuan virtual 100 tokoh nasional.
Ketidaksungguhan Pemerintah
Dalam butir ke-4 misalnya, disebutkan bahwa pemerintah terlihat tidak sungguh-sungguh dalam menanggulangi Covid-19 karena tidak membuat anggaran kesehatan lebih besar dari anggaran untuk stimulus ekonomi.
“Ketika ketidaksungguhan pemerintah juga ditunjukkan dengan rendahnya alokasi angggaran bidang kesehatan, dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi,” kata Nurhayati Djamas, Ketua Bidang Kajian Akademik Majlis ’Alimat ’Alam Islami, yakni organisasi Ilmuwan Muslimat Internasional Indonesia, seperti dilansir dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu, 22 September 2021.
Sebab, menurut mereka, rendahnya alokasi anggaran pada bidang kesehatan akan mengakibatkan masyarakat harus menanggung biaya-biaya tes Covid-19, seperti tes swab ataupun PCR test.
Swab Tes dan PCR tanggungan negara
Walaupun semestinya, menurut mereka, biaya untuk pelaksanaan tes tersebut semestinya ditanggung oleh negara.
“Rakyat harus menanggung biaya tes antigen dan swab PCR yang mahal dalam pelaksanaan 3T, adalah kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah,” seperti termuat dalam pesan tersebut.
100 tokoh itu mengklaim, poin-poin yang mereka sampaikan kepada pemerintah itu menjadi satu dari delapan poin yang dirumuskan oleh 100 tokoh bangsa.
Mereka mengaku sudah mengirimkan poin-poin tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Akan tetapi menurut mereka, Presiden Jokowi belum memberikan respon balasan.
