Indoissue.com – Usulan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari 10 tahun atau 2 periode yang diwacanakan oleh beberapa ketum parpol belakangan ini, terus menuai polemik dan reaksi keras berbagai pihak.
Kali ini datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang tegas menyebut, jika usulan itu dilanjutkan dan diterima, Presiden Jokowi dinilai menentang konstitusi dan berada di luar hukum.
“Jika kemudian hari masa jabatan presiden betul-betul diperpanjang dan melebihi ketentuan konstitusi, yaitu 10 tahun, pemerintahan Presiden Jokowi jelas berada di luar hukum dan membangkangi konstitusi,” kata BEM Universitas Indonesia dalam keterangan resminya pada Jumat (4/3/2022).
BEM UI menegaskan bahwa konstitusi yakni UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 hadir sebagai bukti Indonesia tengah menjalankan konsepsi negara hukum.
Mereka mempertanyakan, jika pemerintah tetap berjalan di luar konstitusi, seharusnya wajib mempertanyakan lagi konsepsi negara hukum republik ini.
“Apakah kita betul-betul negara hukum?” lanjut BEM UI.
Jauh dari paham demokratis
BEM UI melanjutkan, hanya negara-negara yang jauh dari nilai-nilai dan paham demokratis yang kerap memain-mainkan masa jabatan kekuasaanya.
BEM UI pun mengambil contoh negara Guinea yang berujung pada kudeta militer ketika terjadi perpanjangan masa jabatan presiden.
Ujungnya, bermain-main dengan agenda perpanjangan masa jabatan, sangat memungkinkan memicu lahirnya permasalahan-permasalahan yang lain.
“Semakin menimbulkan keadaan buruk seperti perpecahan dalam sistem pemerintahan dan masyarakat,” kata mereka.
Atas dasar itulah BEM UI tegas menyatakan sikap tidak menerima pelbagai alasan yang kerap menjadi dalih pengusul wacana penundaan pemilu belakangan ini.
Salah satunya mereka mengkritisi alasan pemilu ditunda karena pandemi Covid-19.
Pikirkan alternatif
“Bila pemerintah khawatir terhadap penyebaran virus, semestinya memikirkan alternatif lain dalam mekanisme pemungutan suara yang lebih aman dan sehat,” tegas organisasi kemahasiswaan yang punya sejarah panjang mengontrol jalannya pemerintahan berbagai rezim tersebut.
