Sabtu, Oktober 16, 2021

Beranikah KPK Menelisik Penggelembungan Dana Reses Kader PSI?

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – Ada kabar mengagetkan datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) –yang Capresnya, Giring Ganesha, menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong, telah melakukan pemecatan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi lantaran sudah rutin lakukan penggelembungan dana kegiatan reses.

Viani diberhentikan dari keanggotaannya di DPRD DKI Jakarta dan partai, seperti tertuang dalam Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya sebagai Anggota PSI.

Melanggar tiga pasal

Surat Keputusan yang menyebut Viani telah melakukan pelanggaran pasal 5 angka 3 aturan perilaku anggota legislatif PSI, ditandatangi oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie.

“Karena adanya penggelembungan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses dan/atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya, yang telah dilakukan secara rutin, atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret 2021, pada Jl. Papanggo 1 RT01/RW02, tanggal 2 Maret 2021, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok,” demikian bunyi kutipan SK pemecatan yang diteken pada 25 September 2021.

Selain penggelembungan dana reses, Viani juga disebut melanggar pasal 4 angka 3 aturan perilaku anggota legislatif PSI karena tidak mematuhi instruksi DPP PSI pasca-pelanggaran peraturan sistem ganjil genap pada 12 Agustus 2021.

Pelanggaran terakhir tertulis, “Viani tidak melakukan instruksi pemotongan gaji untuk membantu penanganan Covid-19 tertanggal 3 April 2020 sesuai dengan pasal 11 angka 7 aturan perilaku anggota legisliatif PSI 2020.

Karenanya, Viani disebut sudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan akhirnya di surat peringatan ketiga dilakukan pemberhentian selamanya.

Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo membenarkan pemberhentian Viani Limardi.

“Betul diberhentikan,” kata Ariyo, Senin (27/9/2021).

Viani menepis tuduhan

Saat dikonfirmasi, Viani Limardi menepis tuduhan telah menggelembungkan laporan penggunaan dana APBD DKI untuk reses, seperti yang dituduhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, melalui surat keputusan DPP PSI soal pemecatannya.

“Sebenarnya tidak benar, tapi sebelum konfirmasi poin per poin, nanti saya tunggu dulu aja surat resminya,” kata Viani saat dihubungi pada Senin (27/9/2021) malam.

Viani mengaku belum menerima surat pemecatan resmi dari partainya.Bahkan dirinya baru membaca isi surat itu dari pemberitaan.

Pasca dipecat selamanya sebagai kader PSI dan anggota DPRD DKI Jakarta, netizen mempertanyakan beranikah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kebenaran tuduhan yang dilontarkan DPP PSI terhadap Viani.

“Menggelembungkan dana..? Rutin… ktahuan lagi. Itu sama aja korupsi kan..? KPK gak periksa tuh..? Gakpunya sense of crisis, gakmau potong gaji utk menanggulangi pandemi kopit. Bagus dipecat, sekalian giring juga,” lugas akun Twitter @wlaha_sarimbit.

Terbaru

Lolos Ke Semifinal, Indonesia Berhasil Bikin Malu Malaysia

Indoissue.com - Indonesia berhasil mengalahkan lawanya, yaitu Malaysia di babak perempat final Thomas Cup 2021 di Ceres Arena, Jumat...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com