Sabtu, Oktober 16, 2021

Besarnya Syahwat Politik Moeldoko

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

FILSUF John Adam Smith di beberapa abad yang lampau telah menuliskan di dalam bukunya “an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” menyatakan manusia adalah Homo Economicus (mahluk ekonomi).

John mengartikan bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.

Atas dasar itulah banyak manusia yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan syahwat yang dimilikinya. Sampai-sampai terkadang manusia menjelma bagai serigala yang siap menerkam sesamanya.

Ini yang menurut Tomas Hobbes dalam teorinya disebut Homo Homini Lupus yang artinya Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Bila kita melihat dari sepak terjang KSP Moeldoko, kedua teori tersebut kini sedang diimplementasikan didalam dirinya.

Sebagaimana kita tahu di media nasional yang sedang ramai diperbincangkan sekarang bahwa di bulan Maret 2021 lalu, beliau mencoba untuk merebut Partai Demokrat, melalui KLB yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara dan sekarang beliau melakukan upaya hukum di PTUN.

Selain itu, beliau menggandeng Prof. Yusril Ihzamahendra sebagai pengacara untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung.

Semua syahwat politik KSP Moeldoko terekam sejak 2014 hingga sekarang.

Mencoba Nyapres 2014

Track record Syahwat politik KSP Moeldoko sudah terekam semenjak tahun 2014. Menurut penuturan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Ada seorang pengusaha tanah air menghadap Presiden SBY dan meminta agar Partai Demokrat mengusung Moeldoko untuk nyapres di 2014.

Pada saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi panglima TNI dan upayanya gagal karena pada 2014 Partai Demokrat tak mengusungnya sebagai Capres.

Mencoba Intervensi Kepengurusan Partai Demokrat di 2015

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga bercerita, bahwa pada bulan Mei 2015 ketika Bapak SBY ingin berangkat ke Surabaya untuk menghadiri Kongres Partai Demokrat, di pagi hari Jenderal Moeldoko dengan pakaian dinas lengkap (saat itu beliau masih menjabat sebagai Panglima TNI) datang ke Cikeas.

Tujuannya adalah untuk berbicara kepada Bapak SBY agar Marzuki Alie dijadikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat jika Bapak SBY kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Bapak SBY marah, bukan saja karena Moeldoko panglima TNI aktif yang telah melanggar konstitusi dan UU, tetapi beliau juga marah karena Bapak SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum. Upaya tersebut ternyata gagal, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat selanjutnya adalah Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS

Mencoba Menjadi Ketua Umum PSSI

Setelah pensiun pada Agustus 2015, di tahun berikutnya yaitu tanggal 10 November 2016 KSP Moeldoko kembali mencoba peruntungannya untuk menjadi Ketua Umum PSSI, lawannya adalah bekas bawahannya di TNI yaitu Letjend Edy Rahmayadi.

KSP Moeldoko kalah dalam pemungutan suara calon Ketua Umum PSSI periode 2016-2020. KSP Moeldoko itu hanya memperoleh 23 dari 107 suara.

Sementara itu, Letnan Jenderal Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru dengan mengantongi 76 suara.

Untuk kesekian kalinya KSP Moeldoko gagal dalam memenuhi hasrat keinginannya.

Mencoba Masuk Partai Hanura

moeldoko

Setelah ikut dalam bursa pemilihan Calon Ketua Umum PSSI. Sebulan kemudian pada bulan Desember 2016 KSP Moeldoko menjadi Wakil Dewan Pembina Partai Hanura.

Akan tetapi jabatan ini tak berlangsung lama, pada juli 2018 Moeldoko mundur sebagai Wakil Dewan Pembina Partai Hanura.

Ini disebabkan karena Moeldoko sudah mendapatkan posisi sebagai Kepala Staff Kepresidenan, yakni posisi yang telah dibantu perjuangannya oleh elit Partai Hanura, sebagaimana terbukti bahwa Ketua Umum Partai Hanura membaguskan nama Moeldoko di hadapan media.

Beliau mundur dari Hanura sebelum kontestasi pemilu 2019. Dapat diartikan bahwa proses Moeldoko di dalam kepartaian belum sepenuhnya tuntas.

Mengambil Alih Pimpinan HKTI

moeldoko

Manuver KSP Moeldoko selanjutnya adalah ketika terjadi kasus dualisme kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Moeldoko “mengambil alih” HKTI yang sah dari Fadli Zon. HKTI mengalami dualisme sejak Munas VII di Bali yang berlangsung Juli 2010.

Dalam Munas itu, HKTI terpecah jadi dua kubu yakni kubu Prabowo Subianto dan kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

Masalah dualisme di HKTI ini berlanjut sampai ke Mahkamah Agung (MA), dengan keputusan kasasi MA menyatakan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.

Akan tetapi, OSO tetap menyatakan dirinya sebagai pimpinan HKTI.

Polemik ini terus berlangsung ketika Prabowo dan OSO sama-sama memberikan mandat kepada penerus mereka. HKTI pimpinan Moeldoko merupakan penerus HKTI dari kubu OSO. Ia terpilih sebagai Ketua Umum untuk periode 2017-2020 hasil rapat pimpinan nasional DPN HKTI di Jakarta, April 2017.

Saat terpilih, Moeldoko berkata bahwa HKTI yang dipimpinnya telah mendapat pengakuan dan pengesahan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM tahun 2018.

Sementara HKTI kubu Prabowo yang diakui MA, melanjutkan kepemimpinannya pada Fadli Zon. Fadli juga sempat ngotot kepengurusan HKTI yang dipimpinnya adalah yang asli.

Ia menyebut dirinya sebagai penerus kepemimpinan Prabowo. Drama seperti ini sedang dimainkan kembali oleh KSP Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.

Menjadi Kepala Staff Kepresidenan

moeldoko

Setelah melewati lika-liku yang penuh dengan kontroversi dan dibantu lobi-lobi politik yang dilakukan oleh elit Partai Hanura, akhirnya Moeldoko diberikan jabatan oleh Presiden Jokowi pada 17 Januari 2018 sebagai Kepala Staff Kepresidenan.

Jabatan tersebut di embannya sampai periode kedua Presiden Jokowi yang sedang berjalan ini. Akan tetapi pada bulan Juli 2021 lalu ICW melakukan kajian tentang ivermectin dan adanya indikasi atau dugaan KSP Moeldoko mendapatkan keuntungan dalam peredaran ivermectin.

Hal ini membuat Moeldoko melakukan somasi kepada ICW.

Membegal Partai Demokrat

Pada 1 Februari 2021, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

AHY menyampaikan, gerakan ini melibatkan 5 orang, 4 merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut para elit tersebut akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.

AHY menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada. AHY menyampaikan ia telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021 pagi harinya.

Dalam surat itu, AHY meminta konfirmasi dan klarifikasi Presiden atas kabar adanya gerakan tersebut. Namun surat itu tidak mendapat tanggapan dari pihak Istana.

Tidak berhenti sampai disitu, Partai Demokrat kembali berkirim surat kepada jajaran Pemerintahan, kali ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukkam) Mahfud MD.

Mahfud mengaku menerima surat yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB itu pada 4 Maret 2021.

Pada akhirnya KLB terjadi pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting berdiri.

Selain Moeldoko, nama lain yang diajukan untuk menjadi Ketua Umum dalam kesempatan itu adalah Marzuki Alie. Namun, pada akhirnya Moeldoko yang terpilih.

Keputusan pun diambil dan disetujui oleh para peserta KLB. KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat, Darmizal.

Pada tanggal 31 maret Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko dengan beberapa alasan yang sesuai dengan konstitusi.

Berikut infografis Alasan Pemerintah menolak KLB Deli Serdang

Melakukan Upaya Hukum Untuk Mengambil Alih Partai Demokrat

Setelah KLB Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP Moeldoko ditolak kemenkumham, KSP Moeldoko melakukan upaya hukum.

Upaya yang dilakukan adalah meminta majelis hakim PTUN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB Deli Serdang.

Selain itu juga KSP Moeldoko melakukan upaya hukum di MA dengan menggandeng Yusril Ihzamahendra sebagai pengacara untuk melakukan Judicial Review terhadap Beberapa poin yang ada di AD/ART Partai Demokrat.

Banyak ahli hukum yang tidak sependapat dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Moeldoko dan Yusril.

Semua sepak terjang yang dilakukan KSP Moeldoko dari mulai ingin menjadi capres hingga melakukan upaya hukum untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, membuat publik menilai bahwa semua yang dilakukannya itu semata-mata hanya untuk memuaskan syahwat politiknya saja.

Dan Moeldoko bersedia melakukan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Oleh: Mochamad Adam Aryanda, Pemerhati sosial-politik Indonesia

Terbaru

Kereta Cepat JKT-BDG Pakai APBN, Said Didu: Lima Kali Lebih Bahaya dari Korupsi

Indoissue.com - Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya pembangunannya bakal memakai Anggaran...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com