Indoissue.com – Laporan bengkaknya biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp 4,1 triliun membuat anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta audit investigasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Herman mengatakan, kini belum ada penyelidikan mendalam terkait penyebab membengkaknya biaya proyek kereta cepat tersebut.
Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan audit terhadap BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , agar usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utamanya adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” ujarnya.
Dengan persyaratan utama tersebut,lanjutnya, maka ke depannya juga agar dapat clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance.
Namun, Herman menilai proyek tersebut itu perlu dilanjutkan, meski target pembangunannya harus mundur.
Karena itu, ia berharap proyek kereta cepat yang seharusnya mulai beroperasi pada 2023 ini kedepannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.
“Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus betul-betul memiliki nilai bermanfaat bagi masyarakat,” kata Herman, dikutip Antara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan mulai diuji coba pada akhir 2022.
Jokowi berharap proyek strategis tersebut dapat diintegrasikan dengan moda transportasi lain, seperti kereta cepat (Light Rapid Train/LRT) dan moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta, guna menciptakan efisiensi waktu dan jarak untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu juga di harapkan Presiden Jokowi untuk menyertakan transfer teknologi kepada tenaga kerja domestik.[WK]
