indoissue –Meski telah memiliki kekuatan politik yang sangat kuat di eksekutif dan legislatif, pemerintah lewat dukungan Parlemen tidak boleh sewenang-wenang untuk merubah Undang-Undang Dasar hanya untuk kepentingan politik.
Seperti sebelumnya anggota DPR Demokrat Benny K Harman menuliskan kegelisahan di akun twitter pribadi miliknya @BennyHarmanID, dan menyebut stabilitas perlu untuk maksud kendalikan pandemi.
“Stabilitas perlu. Semangat gotong royong kita hidupkan kembali utk sama2 kendalikan pandemi Covid-19 dan dampaknya,”.
Dia berharap semakin kuatnya pemerintahan di parlemen bukan amandemen dipergunakan untuk menambah masa jabatan Presiden atau menunda pemilu.
“Tapi mohon jangan gotong royong utk menambah masa jabatan dan menunda Pemilu,”.
Dengan tegas Benny K Harman mengingatkan jangan sampai demi rupiah dan jabatan malah mengkhianati sumpahkita untuk Indonesia.
“Jangan jual UUD demi rupiah dan jabatan, itu sumpah kita utk Indonesia.
#RakyatMonitor,” lanjutnya
Lebih lanjut terbaru, BKH ingatkan lewat cuitan pribadinya tentang isi sumpah Presiden.
“Ini lah Sumpah Presiden sebelum memangku jabatannya.”Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya…,”
Sehingga Presiden harus dengan tegas menolak untuk mengubah UUD saat rakyat butuh kerja nyata pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid19.
“Presiden hendaknya tidak ikut2an dlam agenda mengubah UUD.#RakyatMonitor,” pungkas BKH. (PR)
