Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sekaligus wujud implementasi Asta Cita Presiden.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mendapatkan pendidikan yang baik, berkualitas, dan gratis. Infrastruktur pendidikan seperti ini akan berdampak langsung dan positif bagi masyarakat,” ujar Menko AHY.

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat tiga proyek pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kota Pontianak, satu milik Pemerintah Kota Singkawang di lokasi yang ditinjau, serta satu milik Pemerintah Provinsi yang juga dibangun di Singkawang.

“Di Provinsi Kalimantan Barat ada tiga proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Yang pertama di Kota Pontianak, yang kedua milik Pemerintah Kota Singkawang di lokasi ini, dan yang ketiga milik Pemerintah Provinsi yang juga dibangun di Singkawang,” jelas Menko AHY.

Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 11,47 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2026. Setiap lokasi pembangunan membutuhkan anggaran sekitar Rp240 miliar, dengan total keseluruhan di Kalimantan Barat mencapai kurang lebih Rp750 miliar.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama faktor cuaca serta kebutuhan tenaga kerja karena bersifat padat karya.

Menko AHY menegaskan pentingnya percepatan pekerjaan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualitas konstruksi.

“Kita dorong agar bisa selesai tepat waktu. Kalau memang perlu tambahan tenaga kerja, harus diupayakan. Tapi saya titip pesan, boleh kita bekerja cepat, namun keselamatan nomor satu. Safety first. Dan kualitas konstruksi juga tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.

Sekolah Rakyat di Singkawang dirancang sebagai kompleks pendidikan terintegrasi dengan sistem asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, laboratorium, gedung serbaguna, serta sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan jogging track. Kompleks ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.200 siswa, lengkap dengan tenaga pengajar, wali asuh, dan perangkat pendidikan lainnya.

Menko AHY mengaku memiliki kedekatan emosional dengan konsep sekolah berasrama tersebut. Ia mengenang masa pendidikannya sebagai taruna di SMA Taruna Nusantara, Magelang, yang juga menerapkan sistem pendidikan terpadu dalam satu kompleks.

“Saya membayangkan konsepnya sangat ideal. Dalam satu kompleks yang sama ada sentra pendidikan, fasilitas olahraga, pembinaan karakter, dan asrama. Sekolah seperti ini tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter, kedisiplinan, serta jiwa dan raga yang sehat,” ungkapnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul yang memiliki kapasitas dan integritas. Hal ini sejalan dengan visi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Infrastruktur pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Dari sinilah akan lahir kader-kader generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Ini bagian dari upaya besar kita menyiapkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menko AHY.

Ia berharap, setelah rampung, Sekolah Rakyat di Singkawang dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan menjadi model pengembangan pendidikan berbasis pemerataan akses dan kualitas di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Hadir dalam pengecekan Sekolah Rakyat di Pangmilang, Kota Singkawang ini Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Jonny Zainuri Echsan, Perwakilan PT Wijaya Karya (WIKA), dan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol. Arif Rachman dan Tenaga Ahli, Yudhi Prasetyo.

The post Cek Langsung Pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang, Menko AHY Tegaskan Penguatan Infrastruktur Pendidikan appeared first on Indoissue.

Menko AHY menyampaikan bahwa 25 tahun sejak dilantik sebagai perwira di Istana Merdeka pada 14 Desember 2000, para alumni AKABRI 2000 dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menjaga semangat persahabatan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Momentum 25 tahun pengabdian ini kami maknai bukan sekadar sebagai penanda perjalanan, melainkan sebagai panggilan untuk terus berbagi dan menunjukkan kepedulian nyata, terutama kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah,” ujar Menko AHY.

Dalam kapasitasnya sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko AHY menekankan bahwa penanganan bencana harus diawali dengan pemulihan konektivitas agar bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak.

“Pemulihan jalur transportasi menjadi prioritas utama, karena tanpa konektivitas yang berfungsi, bantuan kemanusiaan tidak akan dapat terdistribusi secara cepat dan efektif,” jelas Menko AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan melalui sinergi lintas sektor yang terus diperkuat di lapangan.

“Sinergi antara TNI, Polri, kementerian teknis, dan pemerintah daerah terus kami perkuat, termasuk pengerahan personel, dukungan moda transportasi laut dan udara, serta pengamanan wilayah terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko AHY mengungkapkan hasil koordinasi lintas kementerian pascabencana. Berdasarkan estimasi awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dibutuhkan alokasi sekitar Rp51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih.

Sementara itu, data awal mencatat sekitar 112 ribu unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori, yang saat ini masih terus dimutakhirkan secara teknis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menko AHY menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan bencana dijalankan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: bergerak cepat, koordinasi ketat, dan saling mendukung. Negara harus hadir secara utuh, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar tuntas,” tegas Menko AHY.

Menko AHY berharap peringatan 25 tahun pengabdian Paguyuban Pamor Persada tidak berhenti sebagai sebuah penanda perjalanan, tetapi menjadi pengingat bahwa pengabdian sejati diukur dari dampak nyata bagi bangsa dan rakyat, terutama di saat-saat paling sulit.

Adapun bantuan kemanusiaan yang dihimpun Paguyuban Pamor Persada akan disalurkan melalui berbagai moda transportasi udara, laut, dan darat, serta melalui mekanisme belanja langsung di daerah terdampak bencana apabila dinilai lebih cepat dan tepat sasaran. Personel Pamor Persada di lapangan juga telah disiapkan untuk mendukung proses distribusi bantuan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menko AHY turut didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina serta Tenaga Ahli Menko Infrastruktur Rio Neswan.

The post Hadiri 25 Tahun Pengabdian Alumni AKABRI, Menko AHY: Negara Hadir Pulihkan Infrastruktur dan Salurkan Bantuan Kemanusiaan appeared first on Indoissue.

Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat memberikan kuliah umum (Stadium General) bertajuk “Preparing Future-Ready Leaders in the Age of Global Uncertainties” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama civitas akademika Universitas Lampung (Unila), Selasa (14/10/2025). Kuliah umum ini merupakan kali kedua bagi Menko AHY di Unila, setelah sebelumnya menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Fakultas MIPA.

Dalam kesempatan tersebut, di hadapan ribuan mahasiswa, Menko AHY mengangkat tiga tema besar: Global Megatrends & the World Today, Indonesia Today & Tomorrow: Challenges and Opportunities, serta Preparing Future-Ready Leaders.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita semua memiliki peran di jalur masing-masing, baik di pusat maupun daerah, untuk mengawal pembangunan menuju Indonesia 2045. Kepemimpinan hari ini bukan lagi tentang siapa yang paling berkuasa atau paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu memberdayakan, mendengar, dan bekerja sama dengan orang lain,” ungkap Menko AHY.

Menko AHY menekankan bahwa dunia saat ini bergerak sangat cepat. Perubahan sosial dan teknologi datang silih berganti, sehingga Indonesia membutuhkan generasi muda yang berwawasan luas, terbuka, dan mampu melihat peluang di balik setiap tantangan.

Karena itu, lanjut Menko AHY, Indonesia harus menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang terus dipersiapkan. Jumlah penduduk Indonesia besar dan produktif, namun kualitasnya harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

“Kita harus melakukan upskilling dan reskilling agar tenaga kerja Indonesia tidak tertinggal,” ujarnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, Menko AHY menegaskan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tanpa SDM yang unggul, pembangunan fisik tidak akan mampu membawa kemajuan yang berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa infrastruktur yang memadai, potensi SDM tidak akan tersalurkan secara optimal.

“Saya senang jika kalangan kampus, termasuk para mahasiswa, aktif menyampaikan masukan. Ini penting untuk didengar, karena pada akhirnya pembangunan yang bermartabat adalah pembangunan yang melibatkan semua golongan. Tidak boleh ada yang didahulukan atau diabaikan. Intinya, tidak boleh ada satu pun yang merasa ditinggalkan — no one is left behind,” tegasnya.

Menko AHY juga menyoroti pentingnya kepemimpinan transformasional dan peran pengikut yang baik dalam menghadapi masa depan.

Kepemimpinan transformasional, katanya, adalah sosok yang visioner, empatik, karismatik, memberdayakan, dan adaptif. Dari nilai-nilai tersebut lahir tindakan melalui motivasi dan disiplin. Motivasi memicu tindakan — mendorong kita untuk memulai; sedangkan disiplin menopang tindakan — menjaga kita agar terus maju ketika motivasi mulai memudar.

“Kita membutuhkan pemimpin yang menginspirasi transformasi, dan pengikut yang secara aktif mendukung sekaligus menantang pemimpinnya demi kebaikan bersama. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masa depan yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera,” ucap Menko AHY.

Menutup kuliah umumnya, Menko AHY menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa dibangun sendirian. Dengan wilayah yang luas dan tantangan yang beragam, dibutuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan.

“Everyone can be a superman, tetapi yang kita butuhkan adalah super team. Mari kita bentuk super team untuk Indonesia kita. Unila is part of that super team,” pungkas Menko AHY disambut gemuruh tepuk tangan para mahasiswa.

Kegiatan kuliah umum ini turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Agraria Nazib Faisal, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Rachmat Kaimuddin, serta Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina dan Herzaky Mahendra Putra.

The post Beri Kuliah Umum di Unila, Menko AHY Ajak Generasi Muda Bersiap: Masa Depan Adalah Milik Kita appeared first on Indoissue.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Sekjen DPP Demokrat Renanda Bachtar, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Andi Malarangeng Ketua dewan Pakar, Kepala Badiklat Rizki Aulia Rahman Natakusumah, serta sejumlah petinggi DPP Partai Demokrat lainnya.

Eko Rustanto dari Fraksi Demokrat Gunung Kidul mengaku puas dengan materi yang disampaikan dalam bimtek kali ini. Ia juga menyebutkan bahwa para peserta sangat menikmati keindahan wisata Pacitan. “Materi sangat berbobot, dan kami juga bisa merasakan keramahan serta keindahan alam Pacitan,” ucapnya.

Sementara Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, yang hadir dalam penutupan acara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Partai Demokrat. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memperkuat kaderisasi, tetapi juga memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah. “Bimtek membawa berkah tersendiri, baik bagi sektor perhotelan, restoran, hingga UMKM lokal Pacitan,” kata Bupati Aji.

Adapun seluruh peserta tercatat mengikuti rangkaian kegiatan hingga akhir dengan lancar dan sukses. Penutupan gelombang pertama ini juga menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya Presiden ke-6 RI SBY hadir langsung dalam gelaran Bimtek Nasional Demokrat.

Meski gelombang pertama telah berakhir, Bimtek Nasional Demokrat akan berlanjut dengan gelombang kedua yang dimulai pada Jumat (29/8/2025) besok. Agenda besar partai berlambang mercy ini akan terus berlangsung hingga gelombang kelima, yang dijadwalkan rampung pada 2 Oktober 2025 mendatang.

The post Gelombang Pertama Bimtek Demokrat Rampung, Peserta Puji Materi dan Wisata Pacitan appeared first on Indoissue.

Salah satunya ialah dengan melakukan kunjungan kerja ke infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, Kamis (06/02/2025).

PLTS Terapung yang baru diresmikan pada 9 November 2023 ini, merupakan PLTS terapung berbasis Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) terbesar di ASEAN, bahkan ke-5 di dunia. Dengan kapasitas 192 MW, PLTS terapung ini bisa melayani 50 ribu rumah dari yang sebelumnya sejak 1988 merupakan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) dan menghasilkan 1.008 MW.

Tercatat, PLTS Terapung Cirata yang pembangunannya oleh PLN dengan skema pembiayaan menggandeng pihak ketiga atau swasta menggunakan teknologi panel surya yang ramah ekosistem bendungan.

Pembangunan PLTS Terapung Cirata ini terintegrasi dengan berbagai kebutuhan sehingga berdampak positif pada lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“PLTS ini bisa mengaliri listrik ke 50 ribu rumah dengan hanya memanfaatkan 4% dari luas Waduk Cirata. Kita berharap ada pengembangan lebih lanjut agar produksi listrik semakin meningkat, baik untuk industri maupun rumah tangga,” ujarnya.

Menko AHY menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan PLTS Terapung, mengingat banyaknya bendungan di berbagai wilayah, seperti Karangkates di Jawa Timur, Singkarak di Sumatera Barat, dan Saguling di Jawa Barat.

“(Kapasitas) untuk yang Karangkates 100 (megawatt) terus yang lainnya, kalau Singkarak dan Saguling kalau nggak salah 60 (megawatt),” kata Menko AHY.

Untuk itu, Ia menekankan pentingnya studi kelayakan yang mendalam mengingat investasi dalam proyek energi terbarukan ini tidaklah kecil.

“Semakin banyak kita menggunakan energi terbarukan, semakin besar kontribusi kita dalam mereduksi emisi CO2, yang sejalan dengan semangat global untuk menjaga bumi dari krisis iklim,” tambahnya.

Menko AHY juga menekankan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi, selain swasembada pangan dan air bersih, melalui pemanfaatan bendungan yang lebih produktif dan optimal.

Oleh karena itu, Kemenko Infrastruktur mendukung investasi infrastruktur dalam energi bersih serta mendorong inovasi di sektor ketenagalistrikan melalui sinergi antara PLN, mitra investasi, dan pemerintah daerah.

Dalam kunjungan ini, Menko AHY didampingi oleh Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara, Rachmanoe Indarto; Sekretaris Perusahaan PLN Nusantara Power, Sri Heny Purwanti; President Director PT PMSE, Dimas Kaharudin Indra Rupawan; SM UP Cirata, Achman Djalaludin; dan Direktur Operasi PLN Nusantara Power, Rahmanu. Menko AHY didampingi Deputi Nazib Faisal; Deputi Rachmat Kaimuddin; Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina dan Herzaky Mahendra Putra; serta Tenaga Ahli Menko MP Simanjuntak.

The post Ramai Bahas Efisiensi, Menko AHY Pilih Fokus Bekerja dan Cek Infrastruktur Yang Berdampak Besar Pada Rakyat appeared first on Indoissue.

“Yang pertama, kita menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat yang jumlahnya besar, lebih dari Rp36 triliun karena ini lokasi (tanah) sangat strategis yang kalau dikembangkan punya nilai yang tinggi,” ujar Menteri AHY.

Ia memaparkan, kasus di Dago Elos, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik. Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp3.603.335.000.000.

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bandung dengan modus operandi pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan jasa pengurusan perizinan pembangunan perumahan. Lokasi objek bidang tanah akan dibangun sejumlah 264 unit rumah, maka total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus ini sebesar Rp51.391.343.500.

Pemberantasan mafia tanah terus dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda), serta peran aktif masyarakat. “Bagi kami, satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan, satu rupiah pun harus dicegah dari perbuatan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, jadi ini juga menjadi concern kami,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus menuturkan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak dengan tegas setiap pelanggaran hukum di bidang pertanahan tanpa pandang bulu. “Demi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar penanganan kasus-kasus ini berjalan lancar. Saya juga ingin mengajak seluruh jajaran dan segenap masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” tuturnya.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik sekaligus Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN, Arif Rachman menjelaskan bahwa seluruh pihak telah berkoordinasi dengan baik dalam memberantas mafia tanah di Kota dan Kabupaten Bandung. “Mari kita tetap bersinergi dan kita menghukum mafia tanah yang telah menjadi musuh bersama. Gebuk, gebuk, gebuk, mafia tanah!” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Polda Jawa Barat dan perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta Forkopimda Jawa Barat.

The post Bongkar Praktik Gelap Mafia Tanah di Bandung, Menteri AHY: Kita Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Lebih dari Rp3,6 Triliun appeared first on Indoissue.

“Selain kami memperjuangkan legalisasi aset melalui program PTSL, kami juga ingin mengajak warga untuk menata aset sekaligus juga akses terhadap nilai ekonomi dan permodalan usaha. Selebihnya, kita menghindari terjadinya penyerobotan, tumpang tindih, yang seringkali menjadi masalah hukum dan sosial,” ujar Menteri AHY.

Masyarakat begitu gembira menyambut sekaligus menerima Sertipikat Tanah Elektronik dari Menteri ATR/Kepala BPN. “Masyarakat telah mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanah itu adalah sesuatu yang patut disyukuri karena artinya setelah sekian lama, tanah mereka, baik rumah maupun kebun telah memiliki kepastian hukum,” tuturnya.

Muhammad Fauzi (30) salah satu penerima sertipikat tanah dalam kesempatan ini mengaku telah tinggal sejak tahun 1990 di rumahnya tanpa sertipikat. Ia menceritakan, orang tuanya hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan yang tetap.

“Belum pernah bersertipikat rumahnya karena dulu takutnya mahal, ayah tidak mampu. Beberapa bulan lalu, Pak Kepala Desa menawari buat dibikin sertipikat lewat program PTSL ini. Saya urus semua, alhamdulillah sudah selesai sekarang,” ungkap Muhammad Fauzi.

Ia yang setiap pagi bekerja sebagai penyapu di Kota Madya dan jualan berkeliling pada sore hari bersyukur rumahnya kini memiliki sertipikat. “Alhamdulillah sekarang sudah punya sertipikat, jadi rumah warisan ayah ini bisa aman buat tinggal ibu, istri, dan anak-anak saya,” pungkas Muhammad Fauzi.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Turut hadir, Pj. Bupati Pasuruan bersama Forkopimda setempat.

The post Di Pasuruan, Menteri AHY Ajak Masyarakat Daftarkan Tanahnya untuk Mendapatkan Nilai Ekonomi dan Modal Usaha appeared first on Indoissue.

Dengan diselenggarakannya pertandingan ini, diharapkan dapat mempererat silaturahmi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari berbagai penjuru. “Semoga kekeluargaan ini, sesama keluarga besar Kementerian ATR/BPN bisa semakin kuat dan solid ke depan,” lanjut Menteri AHY dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Menteri AHY berharap peserta turnamen dapat menghadirkan permainan yang menyenangkan yang tetap menjunjung tinggi sportivitas. “Semoga turnamen ini semarak dari Aceh hingga Papua, kita bergembira bersama berolahraga bersama,” kata Menteri ATR/Kepala BPN usai menyapa seluruh suporter dari masing-masing daerah yang hadir di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung.

Mulainya Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 ditandai dengan dilakukannya _hand scanning_ pada layar tablet oleh Menteri AHY yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjayanto; dan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Olahraga HANTARU 2024, Mujahidin Maruf yang juga selaku Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang pada Ditjen PHPT melaporkan teknis pelaksanaan Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024. “Turnamen voli ini bertemakan ‘Sinergi, Sportif, dan Kolaboratif’ sebagai komitmen Kementerian ATR/BPN untuk berperan aktif dan bersama mengembangkan olahraga voli,” ucapnya.

Untuk diketahui, Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 dilaksanakan mulai 23 Agustus-22 September 2024. Sebagai penutup dari rangkaian pertandingan ini nantinya akan digelar pertandingan eksibisi antara ATR/BPN All Star melawan LavAni. Sistem pertandingan ini menggunakan sistem _three winning set_, yaitu salah satu tim memenangkan tiga set kemenangan. Nantinya, tim juara dari tiap regional akan dipertandingkan dalam babak 6 besar yang akan dilangsungkan di Jakarta.

Hadir langsung dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Hadir secara daring, seluruh peserta dari masing-masing regional.

The post Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN Semakin Kuat dan Solid appeared first on Indoissue.

Dengan menyerahkan sertipikat tanah secara door to door, Menteri AHY dapat memastikan bahwa sertipikasi tanah berjalan dengan baik. “Ini sebagai upaya menyosialisasikan bahwa mengurus sertipikat itu mudah dan bisa dilakukan setiap saat, kapan pun, langsung tanpa harus ada perantara. Ini bagian dari program PTSL,” ujarnya.

Kementerian ATR/BPN menggalakkan program PTSL sebagai program yang revolusioner karena mampu mengakselerasi pendaftaran tanah di Indonesia. Saat ini, program PTSL sudah mampu mendaftarkan tanah sebanyak 113,8 juta bidang, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan sejumlah ± 250%. Harapannya, pada akhir tahun ini, target sebanyak 120 juta bidang tanah dapat terdaftar dan pada tahun 2025 target 126 juta bidang terdaftar dapat tercapai.

“Kita ingin masyarakat Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah ini semua punya sertipikat yang sah, supaya tidak ada penyerobotan atau menjadi korban mafia tanah. Ini bahaya sekali jaman sekarang, mudah sekali kita dengar pemalsuan dokumen, pemalsuan sertipikat. Nah, mudah-mudahan dengan terdata dengan baik di Kantor-kantor BPN, kami harapkan masyarakat punya kepastian hukum,” tutur Menteri AHY.

Pendaftaran tanah juga terbukti memberikan dampak pertambahan nilai ekonomi atau Economic Value Added yang signifikan. Sejak dilaksanakan program PTSL tahun 2017 hingga Mei 2024, telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.519 triliun yang terdiri dari PPH, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023, Economic Value Added mencapai Rp13,44 triliun.

“Dengan sertipikat ini juga masyarakat punya tambahan nilai ekonomi. Karena propertinya, asetnya ini berarti berharga, bisa digunakan untuk misalnya dijaminkan mendapatkan bantuan modal usaha dan lain-lain,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Yono Cahyono.

The post Turun ke Desa Petuk Katimpun, Menteri AHY: Mengurus Sertipikat Itu Mudah appeared first on Indoissue.

Pertandingan yang seharusnya menjadi hiburan dan daya tarik penonton malah berakhir dengan kericuhan serta pengeroyokan terhadap perangkat pertandingan.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah, Yoyok Sukawi, pun angkat bicara dan menginstruksikan Komite Disiplin PSSI Jateng untuk menginvestigasi dan mengusut kasus yang terjadi di Tarkam Piala Bupati Kabupaten Semarang .

“Kita asprov akan perintahkan komdis asprov untuk investigasi turnamen tersebut, kami akan panggil panitia turnamen, pemain yang terlibat, dan perangkat pertandingan dan akan hukum semua pelaku yang terbukti anarkis serta terbukti melakukan tindakan mencederai fair play baik perangkat maupun klub maupun pemainnya. PSSI Jateng akan bertindak tegas supaya ada efek jera serta kejadian yang tidak sportif seperti itu tidak terulang di sepakbola Jawa Tengah,” ujar Yoyok Sukawi.

Pada pertandingan ini juga terlihat beberapa pemain profesional yang ikut meramaikan gelaran Turnamen Tarkam Bener Bersatu Cup 2024. Di antaranya mantan pemain nasional Bayu Pradana, kemudian pemain-pemain profesional seperti Wahyu Prasetyo, Joko Ribowo, Bagus Kaffa, Bagus Kaffi, Sonny Setiawan, serta Heru Setyawan.

Kericuhan terjadi pada penghujung pertandingan ketika wasit memberi penalti kepada Ar Rafi FC, yang memicu protes keras dari pemain PS Putra Bakti dan penonton. Hingga berita ini diterbitkan, skor sementara 1-0 untuk keunggulan Putra Bakti FC, dan belum ada informasi pasti mengenai status pertandingan apakah dihentikan atau ditunda.

Situasi ini menjadi perhatian serius bagi PSSI Jawa Tengah. Insiden seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik turnamen, tetapi juga mencederai semangat fair play dalam olahraga sepak bola. PSSI Jateng berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam kericuhan tersebut.

Turnamen Tarkam Bener Bersatu Cup 2024 seharusnya menjadi ajang bagi pemain muda dan lokal untuk menunjukkan bakat mereka, serta memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Namun, insiden kekerasan ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam menjaga sportivitas dan keamanan dalam pertandingan sepak bola di tingkat lokal.

Yoyok Sukawi berharap dengan adanya tindakan tegas dari PSSI Jateng, kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan, dan semua pihak yang terlibat dalam sepak bola, baik pemain, pelatih, maupun penonton, dapat lebih menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. PSSI Jateng juga akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam setiap turnamen untuk memastikan semua pertandingan berlangsung dengan aman dan fair.

The post PSSI Jateng Sesalkan Kericuhan di Final Turnamen Tarkam Piala Bupati Semarang appeared first on Indoissue.