Indoissue.com – Politisi Partai Nasdem Rachmat Gobel kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.
Perpres itu merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Wakil ketua DPR Nasdem itu menilai perpres tersebut menguras anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Poin yang ditambahkan pada perpres tersebut adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa didanai APBN melalui penyertaan modal negara melalui BUMN.
Mantan menteri perdagangan periode pertama Presiden Jokowi tersebut sejak awal kesepakatannya adalah business to business.
Karena kesepakatan business to business inilah pemerintah memilih China dari pada Jepang.
Padahal, pembengkakan biaya telah terjadi dua kali.
Hal inilah yang dinilai wakil ketua DPR RI tersebut telah menyimpang dari janji yang ditawarkan China.
“Kita tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti, hingga kini sudah bengkak 2 kali,” ujar politisi Nasdem tersebut, pada Sabtu (30/10/2021).
“Kondisi ini sudah berkebalikan dari tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas lebih bagus Jepang,” lanjutnya
Rachmat menyebutkan, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi secara pasti berbagai risiko yang mungkin terjadi dan menyebabkan pembengkakan biaya.
“Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” pungkas Rachmat.
 baru-baru ini mengesahkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 soal dana APBN){kind=link}