Sabtu, Oktober 16, 2021

Demokrat: AD dan ART Bukan Objek JR, itu Hanya Akal-akalan Moeldoko

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (3/10/2021) siang, Partai Demokrat menyatakan bahwa Perkara Judicial Review Nomor 39, yang pemohonnya adalah empat mantan kadernya, disebut-sebut sebagai bagian dari proxy Moeldoko, sehingga hanya upaya akal-akalan KSP Moeldoko.

Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, keempat mantan ketua DPC itu kemudian ‘menunjuk’ Yusril Ihza Mahendra sebagai advokat untuk melakukan judicial review (JR) terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

“Padahal, menurut Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 tahun 2011, hak uji materiil adalah Hak MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan Undang-Undang tingkat lebih tinggi dan menurut UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (P3),” tegas Herzaky.

Itulah kenapa makanya Herzaky menyebut bahwa itu hanya akal-akalan Moeldoko.

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Parpol 

Herzaky menambahkan, “pada pasal 7 ayat 1 dan pada Pasal 8 ayat 1, jelas-jelas dikatakan bahwa AD ART bukan objek yang dapat dilakukan JR. Ini merupakan akal-akalan KSP Moeldoko untuk mengacaukan sistem dan tatanan hukum di negeri ini,” tegasnya.

Herzaky memaparkan, menurut keempat mantan ketua DPC yang dipecat itu, objek dari judicial review yang mereka perkarakan adalah beberapa pasal dalam AD dan ART yang dianggap keempatnya, sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik.

Nah, dari situlah kemudian, masih menurut Herzaky, KSP Moeldoko mendapat ide bahwa JR di MA adalah ruang gelap. Cukup diajukan. Tidak ada
peradilannya. Tidak ada sidangnya, tiba-tiba nanti ada keputusan.

Dua mantan Ketua MK Kritisi Yusril

“KSP Moeldoko lupa bahwa masih ada keadilan dan akal sehat yang tidak bisa dipermainkan dengan uang dan kekuasaan. Bahkan KSP Moeldoko dan pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra, mendapat banyak kritikan dari para pakar hukum tata negara; dua diantaranya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,” tegas Herzaky.

Saat ditanya, apa rencana besar dari judicial review dan persoalan yang terus dikembangkan KSP Moeldoko?

Dengan lantang Herzaky menegaskan, “Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini, dimulai dari ambisi seorang KSP bernama Moeldoko, yang ingin sekali menjadi Presiden”. (Mscw)

Terbaru

Lolos Ke Semifinal, Indonesia Berhasil Bikin Malu Malaysia

Indoissue.com - Indonesia berhasil mengalahkan lawanya, yaitu Malaysia di babak perempat final Thomas Cup 2021 di Ceres Arena, Jumat...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com