Indoissue.com – Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, mendesak pemerintah untuk menggelar audit kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah dan mendapat suntikan dana pemerintah.
Permintaan itu diungkapkannya dalam konteks merepons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut BUMN terlalu keenakan mendapat suntikan dana, sebagian BUMN itu bermasalah.
“Pemerintah harus melakukan audit total terhadap BUMN-BUMN khususnya yang sudah pernah dapat suntikan dana Pemerintah yang ada sehingga dapat memilah BUMN yang baik dan bermasalah,” papar Syarief dalam rilis tertulis yang diterima Rabu (20/10/2021).
Syarief Hasan menilai, pemerintah belum konsisten dalam mengelola BUMN. “Selama ini, BUMN-BUMN selalu disuntik dengan dana PMN setiap kali sakit. Lalu, Presiden menyebut bahwa BUMN terlalu keenakan padahal Pemerintah-lah yang menyuntikkan dana,” ucapnya.
Dirinya berpendapat, suntikan dana terhadap BUMN juga belum menyelesaikan persoalan yang dihadapi BUMN.
“Persoalan utama BUMN itu terletak pada manajemen pengelolaannya sehingga BUMN tersebut tidak untung dan malah merugi. Sehingga, solusinya adalah perbaikan manajemen, bukan suntikan dana setiap merugi,” tegas Syarief.
Mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II ini melanjutkan, banyak BUMN yang disuntikkan dana namun masih terus merugi.
Pria kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan itu lantas memberi perhatian kepada beberapa BUMN yang bermasalah, meski sudah disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN).
Misalnya saja PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, Perum Bulog, hingga Garuda Indonesia yang kini semakin bermasalah dan bahkan berpotensi dipailitkan berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN.
Anggota Majelis Tinggi Partai Dmeokrat itu juga menyebut, BUMN dan anak beserta cucunya juga sudah terlalu banyak dan tidak dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh hingga restrukturisasi, sehingga BUMN-BUMN tersebut dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara, bukan malah merugikan negara.
