Sabtu, Oktober 16, 2021

Demokrat Minta Kubu Moeldoko Tidak Diskreditkan Menko Polhukam

Must Read

Indoissue.com – Upaya kubu KLB ilegal KSP Moeldoko yang mendiskreditkan Menko Polhukam Mahfud MD mendapat bantahan dari Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya M.IS., MA.

Sigit menilai kelompok KLB tersebut sedang kalap dan menjadi silap sehingga menuding Menkopolhukam mencampuri urusan internal antara kubu KLB dan Demokrat.

“Orang kalap sering silap,” ujar Sigit usai mantan Ketua DPC Ngawi Partai Demokrat Isnaini Widodo yang menuding Mahfud campuri urusan internal antara kubu KLB dan Demokrat.

Direktur Eksekutif Partai Demokrat itu menilai kubu KLB mengabaikan fakta bahwa ini bukan konflik internal Partai Demokrat.

“Mereka mengabaikan fakta bahwa ini bukan konflik internal Partai Demokrat,” ungkap Sigit, pada Kamis (14/10/2021).

Sebagai orang telah dipecat dari Partai Demokrat Sigit Raditya menilai Isnaini dan kawan-kawannya tidak pantas menyebut diri sebagai bagian internal partai.

“Isnaini dan kawan-kawannya sendiri sudah dipecat dari Partai Demokrat, jadi tidak pantas menyebut diri sebagai bagian internal partai,” jelas Sigit.

Padahal sejak awal Ketum AHY sudah menegaskan bahwa yang terjadi adalah upaya pihak eksternal untuk mengkudeta Partai Demokrat pada Februari lalu.

Bahkan Sigit menyebut Isnaini melarang Menko Polhukam agar tidak menyatakan pendapat sehingga menunjukkan karakter asli pihak KLB

“Pernyataan Isnaini ini menunjukkan karakter asli pihak KLB ilegal dan mantan-mantan kader yang pada dasarnya tidak rasional dan tidak demokratis,” papar Sigit.

Padahal, sebagai ahli hukum tata negara, Prof. Dr. Mahfud MD sedang menjalankan tugas intelektualnya, apalagi beliau juga bertanggung jawab atas stabilitas politik nasional sebagai Menko Polhukam.

Sehingga sangat wajar jika beliau menjelaskan pada publik bahwa gugatan dan judicial review ini hanya membuat kegaduhan yang tidak perlu.

“Wajar jika beliau menjelaskan pada publik bahwa gugatan dan judicial review ini hanya membuat kegaduhan yang tidak perlu,” terang Sigit.

Bahkan Menkopolhukam menyebut upaya tersebut merupakan upaya yang sia-sia.

Sigit melanjutkan jika judicial review ini dikabulkan akan membuat setiap orang, apapun latar belakangnya, bisa menggugat AD/ART

Seperti halnya organisasi-organisasi massa, organisasi-organisasi politik bahkan juga organisasi-organisasi usaha.

“Meminjam istilah ahli hukum tatanegara, judicial review ini merupakan intellectual manipulation yang bisa berujung pada legal anarchism atau ketidakpastian hukum,” kata Sigit mengingatkan.

“Serta akan mengganggu upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi,” lanjutnya.

Sigit heran melihat pendukung KSP Moeldoko berani mendiskreditkan Menko Polhukam.

Yang nota bene merupakan rekan kerja KSP Moeldoko dalam kabinet Presiden Jokowi, seolah-olah ada keretakan dan ketidakharmonisan dalam kabinet.

“Ulah dan pernyataan yang kebablasan seperti ini hanya akan makin mencoreng reputasi KSP Moeldoko,” tegas Sigit

Apalagi tugas kepala Staf Kepresidenan adalah untuk meringankan beban tugas Presiden, dan bukannya menambah beban beliau dengan berbagai kegaduhan.

“Tugas Kepala Staf Kepresidenan adalah meringankan beban tugas Presiden, dan bukannya menambah beban beliau,” jelas Sigit.

Lebih lanjut Sigit Raditya menyarankan untuk KSP KSP Moeldoko menertibkan perilaku pendukungnya ini.

“Jadi sebaiknya KSP Moeldoko menertibkan perilaku pendukungnya ini atau publik akan membaca bahwa KSP Moeldoko ternyata dianggap lemah oleh anak buahnya, sehingga mereka bisa bergerak liar tanpa kendali.” pungkas Sigit. (PR)

Terbaru

Karena Kuat, Demokrat dan Ketumnya Sengaja Ingin Disingkirkan !

Waketum Partai Demokrat (PD) Benny K Harman menyebut ada kekuasaan tersembunyi atau hidden power yang memanfaatkan Yusril Ihza Mahendra...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com