Sabtu, Oktober 16, 2021

Direncanakan di Era SBY, NIK Menjadi Nomor Unik Tatanan Era Satu Data

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), menjelaskan bahwa pembangunan era satu data di Indonesia sudah dimulai sejak 2013 lalu.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi satu-satunya nomor unik yang dimiliki warga negara sebagai identitasnya.

Bahkan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk diganti dengan NIK, urai Zudan dalam siaran persnya, Senin (4/10/2021).

“Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK,” tambahnya.

NIK sebagai basis integrasi data

Yang menarik, kata Zudan, optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya.

Sektor-sektor tersebut mulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, juga kesehatan.

Bahkan juga pada sektor penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi.

Tak terkecuali pada data daftar pencarian orang (DPO), pun sudah terintegrasi dengan data kependudukan.

“Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme,” terang Zudan.

Direncanakan di era SBY

Masih menurut Zudan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kemendagri berperan sebagai integrator data.

Nah, pada tahun 2013, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian mengimplementasikan Undang-Undang tersebut ke dalam perencanaan tatanan era satu data.

Tentu sebelum 2013, Kemendagri saat itu sudah mulai merencanakan tatanan era satu data.

Kemendagri saat itu melakukan kerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan dengan 10 lembaga pengguna.

Maka usai direncanakan itulah jumlah lembaga pengguna hak akses verifikasi data Dukcapil terus meningkat pesat.

Dan di tahun 2017, jumlah pengguna hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil meningkat menjadi 716 lembaga.

Hingga per September 2021 sudah ada 3.904 lembaga yang menjadi pengguna hak akses verifikasi data kependudukan, baik lembaga pusat maupun daerah.

Sejumlah kementerian atau lembaga mulai mencocokkan datanya dengan Dukcapil.

Sehingga perencanaan atau pembangunan hingga pelayanan publik, menjadi lebih tepat sasaran.

“Integrasi data penerima bansos, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan pencocokan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan NIK yang diampu Dukcapil. Bila ditemukan ada data yang tidak cocok NIK-nya, maka data tersebut dikeluarkan dari DTKS,” tutup Zudan.

(Mscw)

Terbaru

Lolos Ke Semifinal, Indonesia Berhasil Bikin Malu Malaysia

Indoissue.com - Indonesia berhasil mengalahkan lawanya, yaitu Malaysia di babak perempat final Thomas Cup 2021 di Ceres Arena, Jumat...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com