DPR Didesak Harus Jelaskan Aturan Rinci Soal Kekerasan Seksual

0
64

Indoissue.com – Wakil Presiden Komnas Perempuan Mariana Amiruddin meminta tim ahli dari lembaga legislatif DPR untuk lebih detail menjelaskan aturan penghapusan kekerasan seksual dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mariana mengatakan jika Baleg mengubah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang lama menjadi RUU TPKS dengan alasan tidak akan ada tumpang tindih peraturan dengan KUHP, maka harus ada penjelasan khusus tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin menjadi subjek. pasal-pasal KUHP.

“Kalau itu untuk pemetaan bahwa supaya aturan tidak tumpang tindih, sangat mungkin dilakukan di draf awal ini, tapi di draf berikutnya itu mohon bisa lebih khusus melihatnya. Kalau ada tumpang tindih itu di mana, KUHP cukup enggak untuk membela kasus kekerasan seksual,” kata Mariana dalam diskusi di DPR, Selasa (7/9).

Ia juga menyinggung kasus dugaan pelecehan seksual di Biro Penyiaran Indonesia. Mariana meragukan KUHP saat ini dapat menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual di Biro Pemantau Penyiaran.

Menurut dia, diperlukan aturan yang lebih detail dalam RUU TPKS agar sekaligus dapat menangkap kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diduga oleh pasal-pasal KUHP.

Kirim Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini