Indoissue.com – Ekonom senior Faisal Basri menyayangkan langkah pemerintah dalam menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa 2020.
Hal tersebut disampaikan oleh Faisal dalam dalam webinar Bincang APBN 2022 bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Senin (18/10/2021).
Menurut Faisal mestinya pemerintah fokus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membantu masyarakat di tengah tekanan pandemi Covid-19.
Saat ini, terdapat sekitar 90 juta masyarakat yang memperoleh bantuan iuran JKN dari pemerintah, dengan 20 juta di antaranya merupakan masyarakat miskin.
Namun, berlakunya pemadanan data oleh Kementerian Sosial melalui Kepmensos 92/2021, akan terdapat sekitar 9 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak lagi menerima dukungan dari negara, sehingga terancam menjadi peserta JKN nonaktif.
Menurut Faisal, pemerintah malah menggunakan dana yang ada untuk membangun berbagai proyek, seperti kereta cepat Jakarta–Bandung.
Padahal, APBN itu dapat membiayai masyarakat miskin dan rentan miskin untuk memperoleh jaminan sosial seperti JKN.
“Jadi ayo kita perluas [kepesertaan JKN], hentikan food estate, hentikan pembangunan ibukota [baru], hentikan kereta cepat. Karena kereta cepat ini mau pakai Silpa tahun lalu,” ujar Faisal Basri pada Senin (18/10/2021).
“Gila enggak? Silpa tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat, tapi buat rakyat, sembilan koma sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma [Menteri Sosial],” lanjutnya.
Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu menilai bahwa setelah pandemi akan semakin banyak orang yang jatuh miskin dan menjadi rentan miskin.
Menurut Faisal, semestinya negara hadir untuk melindungi orang-orang tersebut, alih-alih menggunakan APBN untuk berbagai proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“143 juta rakyat Indonesia itu statusnya insecure. Kira-kira pengeluaran per hari mereka Rp25.000, sebelum pandemi ya. Setelah pandemi Covid-19 dia akan jatuh perekonomiannya,” pungkas Faisal.
