Sabtu, Oktober 16, 2021

Gerindra: Pertemuan itu membicarakan amendemen

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengakui, pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu dengan Sekjen Partai Gerindra lima hari lalu (24/8), juga membicarakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

“Dalam pertemuan itu juga menyinggung soal amendemen, kebetulan pada saat pertemuan itu banyak dihadiri teman-teman yang merupakan anggota parlemen yang hadir itu membicarakan soal UU, haluan negara, dan membicarakan amendemen,” tegas Ferry Juliantono.

Masih menurut Ferry, guna untuk lebih mencairkan hubungan dan pembicaraan pasca pertemuan para petinggi parpol pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (25/8/2021) sore, pertemuan untuk mematangkan pembahasan amandemen UD 1945 kembali dilanjutkan dalam pertemuan antar Sekjen Gerindra dan PDIP.

Menurut Ferry Juliantono yang juga menjabat Ketua Induk Koperasi Pasar (Inkoppas), pembicaraan kedua sekjen itu, juga membahas penanganan Covid-19, vaksinasi, permasalahan ekonomi, hingga amandemen terbatas UUD 1945.

Gerindra Ngebet Amandemen

Ferry Juliantono mengakui, pembahasan amandemen UUD 1945 layak menjadi prioritas usai penyelesaian pandemi Covid-19 karena kebutuhan arah yang jelas terhadap pembangunan nasional.

Menurutnya, Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa UUD 1945 perlu menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara.

“Kami Partai Gerindra setuju prioritas utama saat ini adalah mengarah ke Covid-19. Amendemen menjadi prioritas berikutnya,” kata Ferry dalam acara diskusi daring yang digelar MNC Trijaya, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Ferry sepakat jika persoalan amendemen ini dijadikan prioritas kedua setelah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, dia mengingatkan bahwa saat ini ide amendemen UUD 1945 belum seluruhnya sinkron.

“Amendemen ini kan masih belum sinkron juga, amendemen versi Istana apa, amendemen versi parlemen apa, amendemen versi parpol meski sama-sama dalam kesatuan yang sama tetapi perlu untuk disamakan,” ujarnya.

Gerindra Akui Tetap Waspadai PDIP

Namun, Ferry mengakui, Walau ada sinyal politik yang kuat terlihat ketika sekjen parpolnya Ahmad Muzani dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu pada Selasa (24/8) kemarin, namun partainya tetap waspada dengan PDIP, kendati hubungan kedua partai ini sekarang sedang mesra.

“Kemesraan ini harus dikuatkan terus, mesra tapi waspada juga,” kata Ferry dalam acara diskusi daring yang digelar MNC Trijaya, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Saat disinggung dengan pertanyaan, apakah kewaspadaan itu berkaitan dengan perjanjian batu tulis beberapa tahun lalu, Ferry Juliantono tertawa sambil berseloroh.

“Bukan, kan kemesraan itu memang harus disertai dengan kewaspadaan. Dinamikanya itu kan kami 2009 bareng, 2014 dan 2019 berseberangan, dan sekarang bareng lagi,” ujarnya diplomatis.

Sekedar mengingatkan, Prabowo dan Megawati memang pernah menjadi kawan maupun lawan. Hubungan keduanya pun mengalami pasang surut seiring dengan posisi politik masing-masing.

Megawati dan Prabowo pertama kali duduk bareng sebagai calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2009. Sayang, keduanya kalah telak dari pasangan yang mendapat simpati luas, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono dengan raupan suara 60 persen lebih.

Pada momen Pilpres 2009 itulah menjadi momen awal keretakan hubungan Megawati-Prabowo, hingga lima tahun kemudian yakni pada Pilpres 2014.

Kala itu, Prabowo kembali maju menjadi kandidat Presiden, dan menandatangani komitmen bersama dengan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat yang dikenal dengan “Perjanjian Batu Tulis”.

PDIP Langgar Perjanjian

Isinya, Prabowo meminta diberi keleluasaan mengatur ekonomi Indonesia dan menunjuk sepuluh menteri jika mereka menang pilpres. Adapun Megawati berjanji mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden 2014. Namun PDIP melanggar perjanjian tersebut, PDIP justru mengusung Joko Widodo di Pilpres 2014.

Sejumlah politikus Gerindra menagih janji Megawati yang dinilai melanggar janji. Sejak itu, petinggi kedua parpol kerap saling serang pendapat ke publik.

Elite PDIP tak kalah sengit, membalasnya dengan menyebut kekalahan di pilpres 2009 disebabkan keengganan Prabowo menggelontorkan logistik meski kekayaannya ketika itu hampir Rp2 triliun. Hubungan kedua partai terus merenggang.

Bergandengan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra menjadi oposisi selama lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pasangan yang diusung PDIP.

Hubungan Megawati dan Prabowo menghangat kala keduanya bertemu di arena pencak silat Asean Games 2018 pada Agustus tahun lalu. Prabowo yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia menyambut Megawati, dengan terlebih dulu berganti mengenakan busana adat.

Sekarang, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bergabung ke dalam koalisi Jokowi. Ia menjadi Menteri Pertahanan.

Akankah kemesraan keduanya terus melanggeng dengan mesra mengamandemen UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden atau mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR? Waktu akan menjawabnya. (DP)

Terbaru

Harapan Baru yang Tenggelam, 11 Siswa MTs Harapan Baru

Indoissue.com - Jumat (15/10/2021) malam menjadi hari yang bersejarah bagi MTs Harapan Baru Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Namun...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com