Kamis, Oktober 21, 2021

Guru Besar UGM Minta Jokowi Bersikap Terkait Polemik Pemecatan 57 Pegawai KPK

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – KPK akhirnya secara resmi mengumumkan pemecatan terhadap 57 pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi cara dalam alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), 15 September 2021 kemarin. Ke 57 pegawai tersebut diberhentikan per tanggal 30 September 2021.

Sedangkan enam orang pegawai dari 57 pegawai, di antaranya adalah mereka yang tak mau mengikuti diklat bela negara.

“Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 september 2021,” kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, dalam jumpa pers di Gedung KPK.

Marwata menambahkan, “Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021.”

Untuk tiga pegawai KPK yang sedang berada di luar negeri, dirinya memberikan kesempatan untuk mengikuti asesmen TWK.

Masih menurut Alex, pihaknya menjalankan proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN ini sudah sesuai aturan. Misalnya, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan aturan turunannya.

Selain itu, Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) juga dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Sebanyak 1.351 pegawai KPK yang memiliki hak mengikuti peralihan menjadi ASN. Dari jumlah itu, 1.310 telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi ASN.

Sejumlah pihak bertanya, apa sebab pemecatan 57 pegawai KPK dilakukan lebih cepat?

Beredar informasi di sejumlah kalangan jurnalis, pemecatan yang dilakukan lebih cepat satu bulan walaupun dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 sudah ditetapkan jika puluhan pegawai KPK tersebut akan diberhentikan pada 1 November 2021, lebih karena makin meluasnya dukungan terhadap 57 pegawai KPK pascakeputusan Mahkamah Agung yang menyerahkan nasib pegawai tak lolos TWK ke pemerintah.

Informasi itu menyebut, pada rapat pimpinan hari Senin, 13 September 2021 yang lalu, seluruh pimpinan bersepakat untuk secepatnya memecat ke 57 pegawai KPK pada 1 Oktober 2021 dari rencana awal 1 November 2021.

Ke 57 pegawai KPK ini merupakan pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK dengan dalih sebagai upaya alih status menjadi abdi negara. Awalnya terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus menjadi ASN. Puluhan pegawai itu lantas dinonaktifkan sejak awal Mei 2021.

Namun, setelah dilakukan penilaian bersama KPK, BKN dan beberapa lembaga lainnya, akhirnya diputuskan 24 pegawai KPK masih bisa diangkat menjadi ASN lewat pelatihan bela negara.

Nah, dari 24 pegawai yang mengikuti latihan bela negara, hanya 18 yang mengikuti pelatihan tersebut, dan kini telah resmi berstatus ASN. Dan satu pegawai yang ‘distempel merah’ dinyatakan tak bisa bergabung lagi dengan KPK.

Sedangkan 57 lainnya seolah dibuat ‘belum jelas’ nasibnya.

Merespon kekisruhan yang terjadi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bersikap terkait nasib puluhan pegawai KPK yang gagal dilantik menjadi ASN karena dinyatakan tak lolos TWK.

“Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Sigit, Rabu, 15 September 2021 kemarin.

Sigit berpendapat, alih status pegawai KPK melalui asesmen Twk tidak relevan, tidak kredibel, dan tidak adil, jika didasarkan kepada temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM yang masing-masing telah menemukan adanya malaadministrasi dan pelanggaran HAM.

“Pelaksanaan TWK tersebut tidak relevan, tidak kredibel, dan tidak adil. Bahkan, diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan tujuan, desain serta pelaksanaan TWK telah dikonfirmasi oleh lembaga negara yakni Komnas HAM dan Ombudsman RI,” urai Sigit.

Ya, jika kita runut kebelakang, beberapa waktu lalu Ombudsman RI menyatakan, “telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedur dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan TWK.”

Ditambah lagi, Komnas HAM menyimpulkan, “terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai lembaga antirasuah melalui metode asesmen TWK. Beberapa diantaranya yakni, hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hingga hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.”

Lantas pertanyaannya, akankah Presiden Jokowi bersikap?

Terbaru

Berikut Profil AHY, Ketua Umum Partai Demokrat

Indoissue.com - Agus Harimurti Yudhoyono yang dikenal luas dengan panggilan AHY, saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com