Indoissue.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin lambat atasi pembrantasan korupsi.
Sebab, masih banyaknya masalah yang tidak selesi selama tiga tahun memerintah di periode kedua ini.
Beberapa hal soal pengananan kasus korupsi, menurut ICW yang paling kentara adalah perihal konflik kepentingan.
Kurnia Ramadhana yang merupakan peneliti ICW menilai jika isu itu tidak segera ditangani Jokowi, tentu akan membuka peluang dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Konflik kepentingan merupakan pintu masuk atau sejengkal lagi bisa tiba pada kontek tindak pidana korupsi,” ungkap Kurnia Ramadhana, pada Minggu (13/11/2022).
Lebih lanjut, Kurnia mengambil contoh konflik kepentingan yang menjadi sorotan pihaknya pada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Adapun bunyi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni Menteri yang ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang tidak perlu mundur.
“Merujuk dari pernyataan, Presiden bukan memastikan agar tidak ada praktik konflik kepentingan ke depan, Presiden malah membiarkan,” kata Kurnia.
Diketahui, saat itu, Jokowi tidak terlalu mempermasalahkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Kala itu, Jokowi mempersilakan bagi Menteri yang memiliki keinginan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Presiden dan tidak perlu mundur selama masih mengejakan prioritas utamanya sebagai menteri.
“Kami memandang sikap itu sikap yang tidak jelas, Presiden seolah lupa bahwa mandat yang diberikan pada Jokowi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 17 ayat 2, Presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kabinetnya,” urai peneliti ICW tersebut.
“Mestinya Presiden menegaskan kalau ada menterinya yang ingin maju di 2024, silahkan mengundurkan diri bahkan tidak salah jika memberhentikan anggota kabinetnya yang terlihat terang benderang ingin maju dalam kontestasi politik 2024,” lanjutnya.
 menilai pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin lambat atasi pembrantasan korupsi.){kind=link}