Indoissue.com – Jauh-jauh hari, buruh sudah meramalkan bahwa investasi China di Indonesia, bakal menuai banyak masalah. Terbukti benar, kericuhan di PT Gunbust Nickel Industry (GNI) meletus beberapa waktu lalu.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirah mengaku sudah meramalkan bahwa investasi China bakal menuai masalah di kemudian hari sejak lama.
“Kita sudah sampaikan itu beberapa tahun lalu. Ketika Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan sejumlah kebijakan yang aneh-aneh,” ungkap Mirah.
Diterangkan Mirah, investasi China yang berskema turnkey project management memberikan syarat yang cukup berat. Maksudnya berat karena menghilangkan peluang serapan pekerja lokal.
“Investasi turnkey project management yang biasanya dikembangkan China, semuanya mereka kuasai. Mulai dari mesin, material, metode, pembiayaan dan tenaga kerjanya dari sana (China). Mereka tak peduli apakah pekerja asingnya punya keahlian atau tidak,” papar Mirah.
Indonesia, lanjut Mirah, telah menyepakati investasi berskema turnkey project management dari China. Selanjutnya, pemerintah membuat beberapa kebijakan yang memberikan karpet merah bagi masuknya pekerja China.
“Misalnya, bebas visa 169 negara. saya menduga 169 negara bebas visa dalam rangka memuluskan turnkey project management dari China. Dibungkus pariwisata maju, wisman mudah masuk. Padahal tujuannya untuk memudahkan pekerja China masuk. Hancurlah kita,” tuturnya.
Selanjutnya kata Mirah, keluarlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 16 Tahun 2015 yang menghapuskan kewajiban pekerja asing bisa berbahasa Indonesia.
“Bagaimana mungkin TKA tahu budaya atau peraturan dan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia kalau mereka tak tahu bahasa Indonesia. Hancur kita. Ini kiamat pertama,” ungkapnya.
Kiamat kedua, lanjutnya, Permenaker 35 tahun 2015 menghapuskan rasio TKA dengan pekerja lokal sebesar 1:10. Di mana, setiap seorang TKA masuk harus diimbangi dengan 10 pekerja lokal.