indoissue – Persoalan Amandemen UUD sepertinya bukan hal tidak mungkin lagi, setelah bergabungnya PAN kedalam koalisi pemerintahan Joko Widodo.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan bergabungnya PAN kedalam pemerintah secara tidak langsung semakin menguatkan peranan politik pemerintahan jokowi baik pada eksekutif maupun legislatif.
Anggota DPR Partai Demokrat itu menjelaskan situasi kekuatan politik parlemen koalisi pemerintah sebelum masuknya PAN sebanyak 427 dengan bergabungnya PAN 44 Kursi berarti kekuatan politik pemerintahan di parlemen menjadi 471 kursi sehingga hanya tinggal cari dukungan dari 3 orang anggota DPD RI saja, sudah memenuhi kuorum untuk melakukan amandemen UUD.
“Kuorum untuk amendemen 474 anggota MPR. Tinggal cari anggota DPD RI 3 orang di luar Demokrat dan PKS,” ujar Irwan.
Irwan menilai jika dugaannya ini benar, hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, DPR, DPD, dan MPR hanya akan menjadi tameng kekuasaan.
“Demokrasi Indonesia di ujung tanduk. Secara hitungan kekuatan politik tentu (amendemen UUD) tak terbendung, tetapi percaya saja, ada Tuhan dan rakyat yang jaga Indonesia,” tandas Irwan.
Seiring dengan penjelasan Anggota DPR RI asal Kalimantan Timur tersebut anggota DPR Demokrat Benny K Harman menuliskan kegelisahan di akun twitter pribadi miliknya @BennyHarmanID, dan menyebut stabilitas perlu untuk maksud kendalikan pandemi.
“Stabilitas perlu. Semangat gotong royong kita hidupkan kembali utk sama2 kendalikan pandemi Covid-19 dan dampaknya,”.
Dia berharap semakin kuatnya pemerintahan di parlemen bukan amandemen dipergunakan untuk menambah masa jabatan Presiden atau menunda pemilu.
“Tapi mohon jangan gotong royong utk menambah masa jabatan dan menunda Pemilu,”.
Dengan tegas Benny K Harman mengingatkan jangan sampai demi rupiah dan jabatan malah mengkhianati sumpahkita untuk Indonesia
“Jangan jual UUD demi rupiah dan jabatan, itu sumpah kita utk Indonesia.#RakyatMonitor,” tutupnya.