Selasa, Desember 7, 2021

Jejak Kotor UU Cipta Kerja, Mulai Salah Ketik Hingga Merubah Substansi

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki Undang Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Salah satu alasannya, banyak perubahan dan salah ketik di UU Cipta Kerja.

Masih ingat saat pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk periode keduanya, pada Minggu (20/10/2019), Joko Widodo menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

Dalam pidatonya tersebut, Jokowi bahkan tanpa sungkan mengungkapkan rencananya untuk mengajak DPR membahas dua undang-undang (UU) yang akan menjadi omnibus law.

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU.

Namun seiring waktu berjalan, selain penolakan yang luas dari berbagai elemen karena pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR terbilang kilat jika dibandingkan dengan pembahasan RUU lain, sehingga pembahasannya menjadi sangat tidak transparan.

Pembahasan RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus 2020 meski berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Terbaru

Legislator Demokrat Kabupaten Pati Buka Kompetisi Sepakbola KU 21

IndoIssue - Legislator Partai Demokrat dari Kabupaten Pati, Joni Kurnianto melakukan tendangan pertama komeptisi sepakbola KU 21 di lingkungan...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com