Indoissue.com – Kemlu angkat bicara soal laporan PBB yang menyebut Indonesia tentang dugaan intimidasi dan kekerasan yang diterima aktivis HAM Papua.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah berkata Indonesia mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia.
“Indonesia menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik reprisals terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum,” kata Faizasyah Jumat (24/9).
Pernyataan itu disampaikan Faizasyah sebagai tanggapan atas laporan Dewan HAM PBB dan Sekjen PBB yang menyoroti dugaan intimidasi dan kekerasan yang diterima oleh para aktivis yang membantu dan bekerja sama dengan PBB dalam mempromosikan HAM.
Indonesia merupakan salah satu dari 45 negara yang masuk dalam laporan tahunan PBB yang diterbitkan pada 17 September.
Setidaknya ada 5 aktivis Papua yang diidentifikasi oleh PBB sebagai target intimidasi dan kekerasan karena membantu organisasi memantau penegakan hak asasi manusia di wilayah paling timur Indonesia.
Kemlu Faizasyah mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap Republik Indonesia di New York memberikan penjelasan atas tuduhan PBB pada 12 Agustus lalu.
Menurut Faizasyah, laporan Dewan HAM PBB merupakan ringkasan pengaduan HAM yang diterima Sekjen PBB setiap tahunnya.
Selain penjelasan tertulis, Faizasyah mengatakan Indonesia juga telah menyampaikan sikapnya terkait isu tersebut pada sidang ke-43 Dewan HAM PBB tahun 2020.
Faizasyah mengatakan, laporan PBB tersebut bahkan tidak disampaikan dalam sidang PBB ke-76 oleh Majelis Umum di Jakarta, New York dalam beberapa hari terakhir.
“Sebagai catatan akhir, hampir seluruh dari ke-32 negara yang dilaporkan dalam dokumen itu adalah negara berkembang.
Sayangnya laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju, contoh kasus-kasus islamophobia, rasisme dan diskriminasi maupun ujaran kebencian,” kata Faizasyah. (TNG)
