Indoissue.com – Ekonom Faisal Basri menyatakan, banyak infrastruktur yang dibangun namun hanya menghabiskan uang. Tidak memberi manfaat optimal kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Apalagi, sekarang proyek tersebut akan menggunakan duit rakyat lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Faisal, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan sulit balik modal meski menjual tiket dengan harga mahal. Hal itu ia sampaikan dalam webinar pada Rabu, (13/10/2021).
“Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip Kamis (14/10/2021).
Faisal bercerita, saat rapat kordinasi awal proyek itu diajukan, banyak menteri yang menokak. Begitu juga dengan konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.
“Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta–Bandung),” ujar Faisal.
“Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot.” tambahnya.
Rini Soemarno adalah Menteri BUMN saat itu. Namun akhirnya, proposal proyek itu lolos. Dengan catatan, dikerjakan oleh BUMN dan swasta serta tidak menggunakan uang negara sama sekali.
Proyek lainnya yang dinilai Faisal hanya buang-buang uang adalah Bandara Kertajati, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan LRT Palembang.
“Ini proyek mubazir, enggak karu-karuan. Kereta cepat sebentar lagi mau disuntik pakai APBN, Bandara Kertajati lebih baik jadi gudang ternak aja. Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun dekat Belawan, kemudian LRT Palembang,” tutur Faisal.
“Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan,” imbuhnya.
Padahal, uang negara bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, dimana masyarakat dan dunia usaha sangat memerlukan bantuan pemerintah.
Namun, Faisal optimistis dunia usaha di Indonesia bisa bertahan. Ia menilai pengusaha di tanah air sudah diuji oleh beberapa krisis.
