Kereta Cepat JKT-BDG Pakai APBN, Said Didu: Lima Kali Lebih Bahaya dari Korupsi

0
15
Said Didu kritik utang pemerintah

Indoissue.com – Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya pembangunannya bakal memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

China sebagai pemenang tender kembali menaikan anggaran proyek tersebut yang semula USD 6,2 miliar saja, kini menjadi USD 8,6 miliar, naik sekitar USD 2,4 miliar.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan membengkaknya biaya pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung mengarah ke infrastruktur komersil.

Said Didu mengungkapkan, infrastruktur komersil ini bahkan lima kali lebih bahaya dari korupsi langsung.

“Kita harus paham infrastruktur komersil adalah kegiatan komersil dan ini menurut saya sangat serius, jauh lebih serius daripada korupsi langsung. Saya katakan lima kali lebih bahaya infrastruktur komersil mahal daripada korupsi langsung,”katanya di Chanel YouTube MSD, Jumat (15/10/2021).

Menurut Said Didu, korupsi langsung mengambil uang negara tidak termanfaatkan masuk di kantong pribadi, tetapi infrastruktur minimal ada lima kerugian negara terjadi dengan infrastruktur yang dimarkup.

“Satu, dia ambil uang negara karena pasti di situ karena mark up,”jelasnya.

Kedua dianggap membebani negara, karena negara harus mencari uang untuk membiayai utang jadi tadi uang maka beban rakyat bunga.

Ketiga, bahwa infrastruktur tersebut tarifnya lebih mahal rakyat akan membayar terus dengan harga yang mahal.

Keempat, maka biaya infrastruktur lain yang sejenis yang murah nanti akan mengikuti yang mahal dia akan mengikut.

“Umpamanya nanti rel kereta api LRT, maka MRT akan naik, kemungkinan ongkos ke Bandung naik semua akan menarik naik karena dampak dari markup,”katanya.

Kelima, bahwa ini menjadi beban jangka dan seluruh infrastruktur menjadi mahal karena pekerjaan yang salah di awal.

Said Didu menuturkan pentingnya proses tender sebelum memulai proyek sehingga produk yang dihasilkan tidak mahal dan membebankan rakyat. Bahkan diatur dalam undang-undang.

“Awalnya ini semua penugasan ke BUMN tetapi tidak ada batasan maksimum anggaran. Contoh tender jalan tol harus studi kelayakan jumlah kendaraan yang lewat kemudian dihitung tarif berapa baru ditenderkan dua variabel yang utama satu berapa tarif dan berapa waktu konsesi yang menang tarif rendah dan waktu konsesi paling pendek karena jalan tol ini akan kembali menjadi milik negara kalau konsesinya habis,”katanya.

Kirim Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini