Sabtu, Oktober 16, 2021

Komnas HAM, Polri dan Kompolnas Integrasikan Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – Komnas HAM RI menerima sejumlah aduan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kepolisian yang diduga adanya pelanggaran HAM.

Berdasarkan data penanganan kasus di Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan 2020, ditemukan 41,03 persen kasus terkait Kepolisian.

Atas dasar itu, Komnas HAM telah melakukan analisis dan pemetaan kasus terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Polri berbasis data aduan masyarakat.

“Kami tidak mau catatan pada laporan ini isinya hanya catatan kelam, kami ingin juga mengetahui progres dari kepolisian yang belum kami catat,” tegas Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Choirul Anam.

Pernyataan Anam disampaikan saat membuka pelaksanaan “Pembahasan Catatan Komnas HAM atas Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Periode 2020 – Semester 1/2021”, Selasa (28/9/2021).

Anam melanjutkan, pengaduan terkait pihak polisi umumnya karena kasus diproses lama, kasus tidak ditindaklanjuti, terkait kekerasan serta penyiksaan.

Lantas pertanyaannya, bagaimana cara mendorong penyelesaian kasus dan membangun mekanisme kerja bersama antara Komnas HAM, Polri dan Kompolnas?

Anam mendesak perlu diadakan pembahasan catatan Komnas HAM atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM.

Pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri periode 2020 – Semester 1 Tahun 2021, serta diskusi draf laporan Komnas HAM merujuk pada tatanan dan syarat kenormalan baru (new normal).

“Kegiatan hari ini dilakukan sebagai bentuk meminta masukan terhadap draft laporan sebelum diluncurkan ke publik,” beber Anam.

Alat ukur kemajuan

Disebutkan Anam, kasus-kasus terkait kepolisian mempunyai korelasi dengan akuntabilitas Komnas HAM RI dan Polri.

“Salah satu alat ukur kemajuan kita bersama adalah, kalau ada kasus kita tangani dengan baik, progress-nya apa, menjadi akuntabilitas bersama. Progress ini yang akan kita jadikan tradisi,” urainya.

Anam berharap kedua belah pihak bisa turun ke lapangan bersama, agar dapat mensinkronisasi data dan tindak lanjut antara Komnas HAM, Kompolnas dan Polri.

Selain itu, terkait data, Koordinator Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Endang Sri Melani memaparkan beberapa hal.

Di antaranya, unit kerja yang banyak diadukan ialah Kepolisian Resort (Polres).

Dan berdasarkan data, sebaran wilayah aduan tertinggi terdapat di Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Jenis aduannya terkait penanganan kasus yang dirasa lambat dan administrasi keadilan, pengadu merasa tidak mendapat informasi yang cukup terhadap penanganan kasus.

Hak yang dilanggar, terkait hak memperoleh keadilan sebanyak 226 kasus dan hak atas rasa aman sebanyak 59 kasus.

Menanggapi rencana integrasi ini, Kepala Sekretariat Kompolnas Benny Mamoto mengapresiasi upaya integrasi antarlembaga melalui evaluasi pengaduan masyarakat.

“Sedikit saran, supaya publik bisa teredukasi, agar dilakukan update data lapangan terkait kepolisian di laporan ini, terutama penyebab kematian korban yang dilakukan oleh Polri dan non-Polri,” tutur Benny.

Komisioner Komisi Kepolian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menuturkan, ada perbedaan data di Kompolnas dan Komnas HAM.

Dan penyebabnya, adanya kasus yang masuk ke Kompolnas berasal dari pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, baru diproses.

Selain itu, masih menurut Poengky, ada kasus yang pengaduannya hanya sampai di Komnas HAM RI dan tidak ke Polri.

“Kompolnas menyambut baik hal positif ini, pertemuan klarifikasi untuk up date informasi bersama penting dilakukan,” tutur Poengky.

Polri menyambut baik integrasi

Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat Rorenmin Itwasum Polri, Kombes (Pol) Herry Sutrisman pun menyambut positif kegiatan ini.

“Kami sangat apresiasi dan terimakasih, dari Polri. Terkait harapan untuk turun bersama kita akan kaji sehingga ke depannya tidak terkesan ada intervensi dalam bekerja,” tegas Herry.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Gatot Ristanto, serta staf Pemantauan dan Penyelidikan. (Mscw)

Terbaru

Lolos Ke Semifinal, Indonesia Berhasil Bikin Malu Malaysia

Indoissue.com - Indonesia berhasil mengalahkan lawanya, yaitu Malaysia di babak perempat final Thomas Cup 2021 di Ceres Arena, Jumat...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com