Indoissue.com- Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur sudah mulai menyasar ke DPRD DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan juga akan memanggil pimpinan DPRD DKI Jakarta, termasuk Prasetio Edi Marsudi sesuai dengan kebutuhan penyidikan.
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik dalam sepekan ini telah memanggil dan memeriksa para anggota DPRD DKI Jakarta sebagai saksi, yang didalami terkait dengan pembahasan anggaran dan aliran uang.
“Siapapun itu pasti dipanggil sebagai saksi sepanjang keterangannya memang dibutuhkan,” ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (24/2).
Ali menjelaskan, dari para anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah diperiksa sebagai saksi, tim penyidik akan memutuskan urgensi untuk memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang merupakan kader PDI Perjuangan, dan pimpinan DPRD DKI lainnya.
“Dianalisis dan kemudian diputuskan oleh tim di dalam rencana penyidikannya, apakah diperlukan pemanggilan terhadap pimpinan anggota DPRD,” pungkas Ali.
KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anggota DPRD DKI Jakarta. Pada Kamis (23/2) tim penyidik telah memeriksa Cinta Mega selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan; dan Santoso selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrat. Keduanya dicecar soal proses penganggaran hingga dugaan aliran uang.
Selanjutnya pada Rabu (22/2), tim penyidik telah memanggil empat orang saksi, yaitu Safrudin selaku Staf pada Sekretariat Komisi C DPRD DKI Jakarta; Ruslan Amsyari FS selaku anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Hanura; James Arifin Sianipar selaku anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nasdem; dan Ichwan Jayadi selaku anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 Fraksi PPP.