Indoissue.com – Pepatah bijak mengatakan “untuk menganalisa sebuah kejadian, siapa yang paling diuntungkan hampir bisa dipastikan dialah pelakunya”.
Dalam sebuah kanal YouTube NU Channel Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan pelengseran Gus Dur tidak sah dari sudut pandang hukum tata negara, pada Minggu (22/08/2021) lalu.
Lantas publik pun menilai pernyataan Mahfud merupakan sindiran kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang ketika itu naik menjadi presiden menggantikan Gus Dur.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, alur berpikirnya, ketika Gus Dur dilengserkan dengan cara yang melanggar hukum tata negara di Indonesia, maka Megawati adalah hasil yang dilahirkan dari pelanggaran tersebut.
Hal tersebut dikarenakan Mahfud memberikan pernyataan gantung, kepada siapa ucapannya itu dialamatkan, jadi wajar jika publik menduga seperti itu.
“Disadari atau tidak oleh beliau, ucapan itu bisa mengarah ke sana (Megawati),” kata Emrus, pada Kamis malam (2/9).
“Bisa tidak publik memaknai ke sana (Mahfud sindir Megawati)? Karena publik kan bebas memaknai simbol,” lanjutnya.
Sehingga Emrus menyarankan Mahfud segera memberikan penjelasan secara utuh apa maksud ucapannya itu. Hal ini untuk menghindari prasangka yang terlalu liar dan orang – orang NU akan menghujat Megawati akan hal itu.
“Memang dibutuhkan penjelasan di awal atau akhir statement, nah ini yang belum dilakukan Mahfud MD,” pungkasnya.
Mahfud MD sebelumnya mengatakan, pelengseran paksa Gus Dur pada 2001 tidak sesuai dengan Ketetapan MPR No 3/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan-Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
Mahfud menjelaskan, salah satu bunyi TAP MPR tersebut adalah penjatuhan Presiden dapat dilakukan apabila “benar-benar” melanggar haluan negara dengan diberi memorandum I, II, dan III.
Dari komunikasi yang gantung oleh Mahfud, apakah Mahfud menangkap signal reshuffle kabinet dengan masuknya PAN ?, sehingga perlu mengirim signal perlawanan kepada Megawati sebagai ketua umum partai yang paling berpengaruh di pemerintahan Joko Widodo. (PR)
