Indoissue.com – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik langkah Presiden RI Joko Widodo yang gagal menindak pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, Jokowi tidak boleh netral dalam menyikapi persoalan ini.
“Justru paduka yang mulia Jokowi harus mengurusi sengkarut yang ada pada pemecatan 57 pegawai KPK ini. Presiden tak bisa bicara ‘apa-apa jangan presiden’ dan jadi netral,” kata Boyamin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/9).
Boyamin menilai Jokowi harus mengangkat kontroversi kejadian ini. Karena ia berstatus sebagai kepala negara dan pemerintahan Republik Indonesia.
Selain itu, Boyamin juga menyinggung pernyataan Jokowi bahwa TWK tidak bisa serta merta dijadikan dasar untuk melakukan PHK karyawan. Pernyataan itu, katanya,
“Kalau harus jadi ASN ya jadi ASN. Kalau menurut saya harus jadi ASN. Karena ini harus gak bisa merugikan,” ucap dia.
Menurutnya, Jokowi harus mengatakan dan bertindak yang terbaik untuk KPK. Jika yang terbaik diberhentikan, kata dia, Jokowi harus menyampaikan kepada publik dukungannya kepada pimpinan KPK untuk memberhentikan 57 pegawai tersebut.
“Saya mohon kepada paduka yang mulia pak Jokowi untuk ambil tanggung jawab dan beban ini. Karena ini tanggung jawab pak presiden. Karena baik buruknya KPK dari sini,” pungkas dia. (TNG)
 Boyamin Saiman mengkritik langkah Presiden RI Joko Widodo yang gagal){kind=link}