Sabtu, Oktober 16, 2021

MAKI Sebut Penawaran Kapolri Terhadap 56 Pegawai KPK Koreksi Untuk Firli

Must Read

Indoissue.com – Penawaran Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan penilaian membuktikan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak ada artinya. Hal ini dikarenakan langkah Kapolri yang ingin merekrut 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.

“Kalau Kapolri kemudian mau merekrut mereka, berarti TWK yang dilakukan KPK tidak bermakna atau bahasa saya tidak ada nilainya,” kata koordinator MAKI Boyamin Saiman, Rabu (29/9).

Menurut Boyamin, jika 56 pegawai KPK nonaktif direkrut Polri, Kapolri menilai hasil TWK tersebut tidak memiliki nilai hukum. Ia juga dinilai memiliki wawasan yang luas dalam menangani korupsi.

“Jadi, menurut saya penilaiannya berbeda, kalau selama ini kan dikatakan oleh KPK sendiri mereka merah tidak bisa dibina,” kata Boyamin.

Aktivis antikorupsi ini menilai tawaran Kapolri terhadap 56 pegawai nonaktif KPK membuktikan bahwa mereka memiliki kecerdasan bangsa yang besar dalam pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Boyamin tidak melihat rencana Kapolri sebagai bentuk penghinaan terhadap KPK. Justru ini merupakan koreksi terhadap pimpinan KPK dan BKN yang menyelenggarakan asesmen TWK.

“Jika menganggap ini sebagai suatu bentuk koreksi KPK, saya benarkan kalau koreksi loh ya, berarti itu bentuk koreksi Kapolri terhdap TWK yang dilakukan oleh KPK,” pungkas Boyamin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyurati Presiden Joko Widodo agar bisa merekrut pegawai KPK yang belum lolos uji analisis nasional menjadi ASN Polri. Permintaan itu membuahkan hasil, seperti yang disetujui Jokowi.

Surat yang dikirim pada Jumat (24/9), tujuan permintaan penarikan pegawai KPK adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait perkembangan tugas-tugas Bareskrim Polri khususnys Tipikor. Dimana, terdapat tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain untuk mengawal program pencegahan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan strategis lainnya.

“Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada bapak Presiden meminta 56 orang peserta tes TWK yang tidak lolos tes dan tidak dilantik menjadi ASN KPK agar bisa kita tarik dan kemudian direkrut menjadi ASN Polri,” ucap Listyo.

Surat itu, kata Listyo, mendapat tanggapan tertulis dari Presiden Jokowi pada 27 September lalu melalui Sekretaris Negara Pratikno secara tertulis. Dimana, pada prinsipnya, dalam menanggapi surat tersebut, Presiden Jokowi menyetujui 56 pegawai KPK bisa menjadi ASN Polri.

“Tentunya perlu kita tindak lanjuti untuk berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Oleh karena itu prosesnya sedang berjalan, mekanisme seperti apa yang sedang kita bahas untuk merekrut 56 orang menjadi ASN Polri, kenapa kita lihat dulu latar belakang dan pengalamannya. korupsi yang tentunya bermanfaat untuk memperkuat organisasi yang kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri,” pungkasnya.[WK]

Terbaru

Kereta Cepat JKT-BDG Pakai APBN, Said Didu: Lima Kali Lebih Bahaya dari Korupsi

Indoissue.com - Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya pembangunannya bakal memakai Anggaran...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com