Indoissue.com – Partai menjadi corong dalam setiap kebijakan yang diambil baik di legislatif maupun di eksekutif. Namun sangat disayangkan jika sebuah partai yang mengaku demokratis dan menganut azas pancasilais namun menunjukkan sikap otoritarianisme.
Sikap oligarki Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, sangat nampak terlihat ketika Megawati saat memberi arahan di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/9/2021).
“Harus solid menyatukan diri dengan partai. Harus ikut aturan partai. Bagi yang tak mau silahkan mundur dari partai,” tegas Megawati.
Pernyataan tersebut lantas mendapat kritik oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai pernyataan tersebut tertuju buat siapa saja, baik anggota legislatif PDIP, kepala daerah maupun kepala negara yang diusung oleh PDIP, dan kepentingan Partai adalah segala-galanya.
“Bagi PDIP, partai harus di atas segala-galanya. Tak boleh ada kader, siapa pun itu, setinggi apa pun jabatan politiknya harus tunduk dan patuh pada fatsoen politik partai. Ini warning bagi kader PDIP yang saat ini jadi pejabat,” ujar Adi Prayitno, pada Sabtu (11/09/2021).
Menurut Adi, Megawati ingin menegaskan bahwa semua harus tunduk pada fatsun politik, sekalipun itu Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo.
“Semuanya. Di PDIP partai dan ketua umum di atas segala-galanya,” ulas pengamat politik tersebut.
Lebih lanjut papar Adi sebetulnya pesan Megawati baik buat partai karena pejabat publik yang berasal dari PDIP dahulu bukan siapa-siapa. Mereka dibesarkan oleh PDIP.
“Ini bagus agar kader PDIP yang jadi pejabat publik sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Mereka besar dan hebat karena PDIP,” lanjut Adi Prayitno. (PR)
