Sabtu, Oktober 16, 2021

Memperpanjang Kekuasaan Lewat Amandemen UUD 1945, Tabiat Politik Orba

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – terus bergulirnya wacana amandemen Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan agenda untuk memperpanjang kekuasaan Presiden, dianggap sebagai tabiat politik Orde Baru dalam memandang kekuasaan. Sebab, amandemen konstitusi hanya perlu dilakukan di saat ada banyak hal yang harus diubah, bukan pada saat rakyat butuh bantuan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Demikian dikatakan, Pakar politik UGM, Mada Sukmajati.

Menurutnya, konstitusi Indonesia bermuara ke Pembukaan UUD 45, sehingga rumusan dalam pasal-pasal konstitusi harus diarahkan pada tujuan berbangsa dan bernegara.

“Kalau amandemen memperpanjang periode presiden untuk tiga periode itu tidak ada urgensinya,” tambah Dosen Fisipol UGM itu, Kamis (2/9/2021).

Mada melanjutkan, amandemen konstitusi hanya perlu dilakukan ketika ada banyak hal yang harus diubah.

“Termasuk soal isu tiga periode itu tidak ada urgensi untuk itu. Karena sekarang ada banyak partai politik yang salah satu fungsinya rekruitmen politik,” tegasnya.

Jika ingin diadakannya amandemen, masih menurut Mada, tidak lain adalah amandemen undang-undang yang membahas tentang parpolnya, bukan malah UUD 45. Sehingga bisa melakukan proses rekruitmen dengan baik dan benar, bukan dengan jalan pintas mengamandemen UUD 45.

Mada menegaskan, jika amandemen dipaksakan dengan target hanya untuk melayani kepentingan segelintir orang, tentu akan bisa berdampak pada gonjang-ganjing politik di Indonesia dan tuntutan untuk reformasi bisa kembali terulang.

Karenanya ia mengingatkan, pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode juga untuk membatasi kekuasaan. Agar periode kelam Orde Baru tak terulang kembali.

“Pembatasan masa jabatan dua periode ini dulu semangatnya untuk membatasi kekuasaan karena trauma kita pada Orde Baru karena tidak ada pembatasan kekuasaan. Kok ini malah tiga periode kurang, perpanjang lagi jadi empat, sama saja dengan Orde Baru dulu. Jadi nggak berbeda,” tegasnya.

Mada Sukmajati pun mempertanyakan fungsi parpol yang harusnya bisa melakukan rekrutmen politik untuk memunculkan pemimpin baru.

“Ini seperti nggak ada alternatif pemimpin yang baik saja. Ini sangat melecehkan kita sebagai sebuah bangsa dan negara,” pungkasnya.

Potensi Instabilitas

Senada dengan Mada Sukmajati, pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, sejalan dengan Mada, bahwa stabilitas negara dipertaruhkan hanya untuk hasrat sesaat di baliknya.

Andi Sandi menyarankan, MPR RI tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945. Sebab dari sisi hukum tata negara saat ini tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan pengaturan ulang soal konstitusi negara tersebut.

Justru, jika dipaksakan dan sering terjadi amandemen, dapat menyebabkan negara tidak pernah akan stabil, baik dalam sisi hukum maupun politik.

“Setiap negara yang terlalu sering mengubah konstitusinya akan mengakibatkan negara tersebut tidak akan pernah stabil,” kata Andi kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Apa sebabnya? Karena fondasi dasar negara sering diubah-ubah, maka bangunan negara itu selalu akan bergeser. Padahal, untuk dapat stabil diperlukan waktu yang panjang.

Dosen Fakultas Hukum UGM ini menyatakan bahwa secara filosofis, UUD 1945 merupakan kontrak dasar hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah serta antar para pemegang kekuasaan negara.

Karenanya, UUD merupakan kontrak jangka panjang dalam penyelenggaraan negara bukan untuk kepentingan waktu sesaat.

Contohnya, bagaimana saat Carlos Menem mengubah undang-undang untuk melanggengkan kekuasaannya di Argentina. Hasilnya, timbul kekacauan.

“Jika UUD diubah hanya untuk memenuhi hasrat sesaat, pasti UUD akan detail dan tidak long lasting. Lihat saja pengalaman Carlos Menem di Argentina. Dia berhasil mengubah UUD untuk melanggengkan kekuasaannya selama 3 periode tetapi tetap saja akhirnya terjadi kekacauan dan kemudian UUD Argentina diubah lagi dengan mengembalikan ke posisi semula,” urainya. (DP)

Terbaru

Kereta Cepat JKT-BDG Pakai APBN, Said Didu: Lima Kali Lebih Bahaya dari Korupsi

Indoissue.com - Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya pembangunannya bakal memakai Anggaran...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com