Selasa, Desember 7, 2021

MK Instruksikan Revisi UU Ciptaker, AHY: “Ini Sejalan dengan Pertimbangan Demokrat

Must Read

Indoissue.com –  Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menyalahi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa putusan hukum MK itu harus dihormati.

“Ini adalah momentum baik untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Cipta Kerja, agar selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan “sustainable economic growth with equity”,” tegas Ketum AHY, Jumat (26/11) pagi.

“Selain memiliki problem keterbukaan publik dalam proses pembahasannya, MK juga nilai UU Ciptaker tidak memiliki metode penggabungan (omnibus) yang jelas, apakah pembuataan UU baru ataukah revisi,” tambahnya.

Akhirnya, MK memutuskan judicial review UU No.11/ 2020 tentang Ciptaker sebagai “inkonstitusional secara bersyarat”.

“Putusan MK ini sejalan dengan pertimbangan Partai Demokrat saat menolak pengesahan UU ini, 2020 silam. Demokrat memandang memang ada problem formil dan materiil,” tutup Ketum AHY

Sebelumnya MK menginstruksikan agar pembentuk UU Ciptaker melakukan perbaikan dalam jangka paling lama dua tahun sejak putusan MK.

Terbaru

Legislator Demokrat Kabupaten Pati Buka Kompetisi Sepakbola KU 21

IndoIssue - Legislator Partai Demokrat dari Kabupaten Pati, Joni Kurnianto melakukan tendangan pertama komeptisi sepakbola KU 21 di lingkungan...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com