Sabtu, Oktober 16, 2021

Moeldoko Berkontribusi Pada Kemunduran Demokrasi Indonesia?

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Oleh: Rian
Pengamat Politik Enigma Research Consultant

MARET 2021 lalu, Kemenkumham resmi menyatakan bahwa KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang tidak sah. Namun, nampaknya pihak KLB Ilegal tersebut tidak puas dengan hasil yang dikeluarkan pemerintah. Pihak KLB Ilegal lalu mengajukan gugatan ke PTUN.

Jika dilihat sebenarnya tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Jelas-jelas suara yang hadir bukan suara yang sah. Pihak KSP Moeldoko melanggar AD/ART yang berlaku. KLB bisa digelar jika disetujui, didukung dan dihadiri 2/3 dari jumlah dewan pimpinan daerah, setengah dari jumlah dewan pimpinan cabang atau di kedua-duanya. Minimal diinisiasi dan diselenggarakan KLB harus persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Sedangkan KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang tidak memenuhi semua syarat tersebut. Lalu mengapa KSP Moeldoko dkk begitu bersemangat untuk meneruskan perjuangan yang bisa dibilang sia-sia?

Pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko melalui KLB Sibolangit semakin membuktikan betapa rendah kualitas demokrasi Indonesia. Dengan fakta Partai Demokrat ingin direbut oleh orang di luar partai dan merupakan pejabat pemerintah, Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani melihatnya sebagai indikasi kemunduran demokrasi.

Mengacu pada Francis Fukuyama dalam tulisannya Liberalism and Its Discontents: The challenges from the left and the right bahwa saat ini demokrasi global tengah berada di bawah serangan, mungkinkah kemunduran demokrasi seperti yang disinggung Saiful Mujani adalah bagian dari tren kemunduran demokrasi global. Sejalan dengan rilis data Economist Intelligence Unit (EIU), di mana skor indeks demokrasi Indonesia pada 2020 hanya menyentuh angka 6,30. Itu adalah skor paling rendah dalam 14 tahun terakhir.

Beberapa bulan lalu, PAN telah mendeklarasikan partainya bergabung dengan pemerintah. Sehingga, saat ini hanya PKS dan Partai Demokrat yang konsisten menjadi oposisi pemerintah. Kerja dari KSP Moeldoko untuk terus mendorong gugatan ke PTUN juga tetap berlangsung. Tindakan ini semakin mudah dipersepsikan oleh publik bahwa ada upaya melemahkan suara oposisi.

Saat ini juga tengah ramai kembali soal wacana amendemen UUD 1945 agar presiden dapat terpilih sebanyak tiga periode. Moeldoko adalah “orang Istana” pertama yang secara terbuka dan terang-terangan mengambil-alih kepemimpinan suatu partai. Dan saat ini ia masih memiliki jabatan di pemerintahan. Bukan tidak mungkin, jika publik menduga ini juga ada kaitannya dengan perpanjangan jabatan presiden hingga 3 periode.

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ambisi untuk menjabat presiden selama tiga periode. Presiden Jokowi tetap konsisten dan berkomitmen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode. Namun, bukankah ada yang mengatakan, bahwa apa yang Presiden katakan, maka yang terjadi adalah sebaliknya?

Langkah yang dilakukan KSP Moeldoko dan kawan-kawan hingga saat ini masih berjuang ke PTUN bisa dikatakan langkah yang kadung basah. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menilai, Moeldoko sedang mencari pembenaran atas langkahnya menjadi Ketua Umum Demokrat hasil KLB. Sudah terlanjur tercebur, daripada menanggung malu, mending dilanjutkan, siapa tau masih ada cara-cara belakang yang bisa ditempuh. Semangat pak.

Terbaru

Lolos Ke Semifinal, Indonesia Berhasil Bikin Malu Malaysia

Indoissue.com - Indonesia berhasil mengalahkan lawanya, yaitu Malaysia di babak perempat final Thomas Cup 2021 di Ceres Arena, Jumat...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com