Oleh: Rian
Pengamat Politik Enigma Research Consultant
MARET 2021 lalu, Kemenkumham resmi menyatakan bahwa KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang tidak sah. Namun, nampaknya pihak KLB Ilegal tersebut tidak puas dengan hasil yang dikeluarkan pemerintah. Pihak KLB Ilegal lalu mengajukan gugatan ke PTUN.
Jika dilihat sebenarnya tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Jelas-jelas suara yang hadir bukan suara yang sah. Pihak KSP Moeldoko melanggar AD/ART yang berlaku. KLB bisa digelar jika disetujui, didukung dan dihadiri 2/3 dari jumlah dewan pimpinan daerah, setengah dari jumlah dewan pimpinan cabang atau di kedua-duanya. Minimal diinisiasi dan diselenggarakan KLB harus persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Sedangkan KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang tidak memenuhi semua syarat tersebut. Lalu mengapa KSP Moeldoko dkk begitu bersemangat untuk meneruskan perjuangan yang bisa dibilang sia-sia?
Pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko melalui KLB Sibolangit semakin membuktikan betapa rendah kualitas demokrasi Indonesia. Dengan fakta Partai Demokrat ingin direbut oleh orang di luar partai dan merupakan pejabat pemerintah, Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani melihatnya sebagai indikasi kemunduran demokrasi.
Mengacu pada Francis Fukuyama dalam tulisannya Liberalism and Its Discontents: The challenges from the left and the right bahwa saat ini demokrasi global tengah berada di bawah serangan, mungkinkah kemunduran demokrasi seperti yang disinggung Saiful Mujani adalah bagian dari tren kemunduran demokrasi global. Sejalan dengan rilis data Economist Intelligence Unit (EIU), di mana skor indeks demokrasi Indonesia pada 2020 hanya menyentuh angka 6,30. Itu adalah skor paling rendah dalam 14 tahun terakhir.
Beberapa bulan lalu, PAN telah mendeklarasikan partainya bergabung dengan pemerintah. Sehingga, saat ini hanya PKS dan Partai Demokrat yang konsisten menjadi oposisi pemerintah. Kerja dari KSP Moeldoko untuk terus mendorong gugatan ke PTUN juga tetap berlangsung. Tindakan ini semakin mudah dipersepsikan oleh publik bahwa ada upaya melemahkan suara oposisi.
