Indoissue.com – Rocky Gerung mengatakan ada sejumlah kekonyolan dalam dunia perpolitikan Indonesia, khususnya terkait calon presiden di 2024. Salah satunya, menurutnya, berupaya menaikkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani merupakan hal yang konyol.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam ‘Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid (Jawa Bali – Non Jawa Bali)’ yang digelar KedaiKOPI, Jumat (15/10/2021).
Rocky Gerung mulanya bicara soal perbincangannya dengan kaum milenial di Indonesia dan beberapa negara. Dia mengatakan para kaum milenial itu heran atas isu-isu politik yang ramai di Indonesia.
“Saya berdiskusi dengan kaum milenial. Mereka mendengar kekonyolan-kekonyolan dalam politik kita, banteng vs celeng. Dia bingung,” katanya.
Padahal, kata Rocky Gerung, para kaum milenial ingin tokoh-tokoh politik unjuk gigi dalam hal akademis. Misalnya terkait dengan society 5.0 yang membahas gender equality hingga human rights.
“Padahal kami milenial yang 2024 nanti akan memilih mau lihat pertengkaran akademis di dunia politik Indonesia sama seperti pertengkaran di luar negeri. Soal gender equality, new kind of economy. Kok kita nggak denger ya Puan ngomong itu. Om yang rambutnya kayak bintang film putih itu, Ganjar Pranowo, ngomong itu. Kok kita nggak lihat Kang Emil ngomong itu,” tutur Rocky Gerung.
“Society 5.0 isinya intellectuality, human right, gender equality. Mereka nggak dapet itu,” imbuh dia.
Karena itu, menurut Rocky Gerung, berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar ataupun Puan adalah hal yang konyol. Sebab, kaum milenial ingin sosok calon presiden yang concern pada gender equality hingga demokrasi.
“Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang nggak ngerti new grammar of world’s politic adalah gender equality, democracy, human rights,” ujar Rocky Gerung.
Dalam diskusi itu, Rocky Gerung juga mengkritik perihal presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa oligarki Indonesia tengah beternak politikus.