Ormas: Pengesahan RUU TPKS untuk keadilan korban kekerasan seksual

0
0

Indoissue.com- Sejumlah organisasi kemasyarakatan menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna DPR RI Ke-19 masa sidang IV Tahun 2021-2022 sebagai bentuk keberpihakan negara pada banyaknya korban kasus kekerasan seksual.

Sejumlah ormas tersebut, di antaranya Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Kehadiran undang-undang ini tidak terlepas dari perjuangan berbagai pihak, mulai dari pendamping korban, akademisi, pemerintah, DPR RI, dan yang paling utama ialah para korban kekerasan seksual yang berupaya mencari keadilan,” ujar anggota Jaringan Masyarakat Sipil, sekaligus Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa malam.

Mike berharap dengan disahkannya undang-undang ini semakin mendekatkan akses keadilan untuk korban kekerasan seksual serta membuka harapan baru bagi perubahan sistem hukum yang lebih progresif dan berperspektif gender lainnya.

“Perlu diingat pula bahwa perjuangan membela hak korban belum berakhir, masih ada implementasi yang tetap harus dikawal. Tak kalah penting, sinkronisasi hukum lain terhadap UU TPKS yang juga masih perlu diupayakan,” katanya.

Dia mengatakan UU TPKS merupakan contoh baik dari kerja bersama antara masyarakat sipil, pemerintah dan parlemen dalam menghasilkan sebuah undang-undang. Maka dari itu FPL, JMS dan para penyintas kekerasan seksual mengapresiasi Panja RUU TPKS, Baleg DPR RI, yang menyelenggarakan proses pembahasan RUU TPKS dengan memberi ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan.

“Kami juga mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyempurnakan draf RUU TPKS hasil harmonisasi. Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus Panja RUU TPKS yang progresif, sesuai dengan kepentingan korban kekerasan seksual, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual,” ujar Mike.

Kirim Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini