Indoissue.com – Intrik para partai politik pendukung pemerintah dalam amandemen UUD diungkap oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam Rakernas PAN, Selasa (31/8/2021).
Berbagai pembicaraan pun muncul, mulai dari soal Covid-19, ekonomi serta hubungan berbagai lembaga di pemerintahan.
“Ada beberapa bicara ‘wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati ga ikut gubernur, gubernur ga ikut macem-macem lah ya. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat, MA enggak. MA merasa paling kuasa, MK enggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa,” katanya dalam Rakernas PAN kemarin.
“Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, ada pihak-pihak yang menilai Indonesia cocok dengan demokrasi terpimpin.
Namun, dia berpandangan sila keempat Pancasila sudah menjelaskan arah demokrasi itu. Yaitu demokrasi dimusyawarahkan bukan terpimpin.
“Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’,” katanya.
“Jadi kalau mau kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan,” papar Zulhas.
Dalam Rakernas PAN tersebut selain menyetujui PAN bergabung dengan pemerintah juga menetpkan untuk mengusung Zulkifli calon presiden di pemilu mendatang. (PR)
.){kind=link}