Kamis, Oktober 21, 2021

Partai Demokrat Berkirim Surat ke MA, Mohon Dilibatkan Sebagai Pihak Terkait

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – Untuk merespons gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat yang diajukan Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review (JR), Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA) untuk merespons gugatan tersebut.

“Kami Partai Demokrat secara resmi sudah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung dan sudah diterima. Langsung kita layangkan ke yang terhormat Ketua Mahkamah Agung, Prof. Syarifuddin,” urai Jansen dalam sebuah acara di stasiun TV swasta , CNN Indonesia TV, yang disiarkan pada Selasa (28/9/2021) malam.

Menurut pengakuannya, surat tersebut juga sudah diterima oleh Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA.

“Bukan hanya diterima oleh Ketua MA, tetapi juga hampir semua Ketua Kamar,” tambah Jansen.

Jansen kemudian melanjutkan, bahwa dalam surat itu, Partai Demokrat meminta MA untuk melibatkan pihaknya sebagai pihak terkait dalam persoalan JR atas gugatan AD/ART, untuk kemudian menjawab gugatan Yusril.

Pada kesempatan tersebut, jebolan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Indonesia itu memaparkan argumennya, bahwa Partai Demokrat adalah pihak yang melahirkan produk AD/ART, sehingga sangat layak untuk dilibatkan.

Sekedar informasi, Yusril Ihza Mahendra melayangkan gugatan terkait AD/ART Partai Demokrat yang ditunjuk untuk mewakili empat kader yang dipecat setelah mengikuti Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara.

Dalam kongres tersebut Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum.

Yusril mengklaim upayanya untuk melakukan uji formil dan materiil terhadap AD/ART parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.

Gugatan yang tak ada gunanya

Dalam diskusi virtual yang disiarkan secara live streaming pada platform Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini pada Rabu (29/9/2021) kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud Md, saat ditanya ditanya mengenai kekisruhan sejumlah partai politik yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk yang belakangan adalah Partai Demokrat, menilai bahwa gugatan empat mantan kader PD yang menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara tak ada gunanya.

“Begini ya, kalau secara hukum, gugatan Yusril ini ndak akan ada gunanya, karena kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang,” tegas Mahfud.

Saat Didik Rachbini bertanya, bagaimana posisi pemerintah mengenai kisruh Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Mahfud kemudian memaparkan kronologis pertemuan saat dia menghadap Presiden Joko Widodo.

“Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap presiden,” lanjut Mahfud Md dalam diskusi tersebut.

Mahfud kemudian menirukan ucapannya saat bertemu Presiden Jokowi.

“Saya bersama Menkumham dan Presiden, ‘Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?’ kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,” kata Mahfud saat itu.

Menko Mahfud kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB.

Ia mengatakan, acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara itu dilakukan tanpa izin pengurus PD yang sah.

“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi,” seperti ditirukan Mahfud di acara tersebut.

Selanjutnya, Mahfud menguraikan alasan gugatan itu tak ada gunanya.

Menurutnya, judicial review (JR) hanya berlaku ke depan dan tidak mengubah keputusan yang telah ada.

“Kalaupun dia menang menurut hukum, kemenangan di judicial review itu hanya berlaku ke depan. Artinya, yang sudah terpilih kemarin itu tetap berlaku, tinggal paling isinya harap perbaiki AD/ART-nya, gitu. Ndak akan membatalkan pengurus, ndak akan mengubah susunan pengurus sekarang, putusan itu ya menolak atau mengabulkan. Kalau mengabulkan ndak akan ada gunanya juga karena pengurus sekarang tetap dia yang sah ini, tetap dia si Agus Harimurti dan dia akan tetap memimpin,” jelas Mahfud. (Mscw)

Baca Juga: Diduga Habiskan Rp100 Milyar, Gugatan JR Yusril Tidak Ada Gunanya

Terbaru

Berikut Profil AHY, Ketua Umum Partai Demokrat

Indoissue.com - Agus Harimurti Yudhoyono yang dikenal luas dengan panggilan AHY, saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com