Indoissue.com – PDIP dan Partai Golkar menginginkan parliamentary threshold (PT) untuk naik menjadi 5 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengusulkan PT menjadi 5 persen.
Selain Hasto Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga sepakat PT menjadi 5 persen.
Namun, pernyataan kedua tokoh partai ini mendapat pertentangan oleh Peneliti Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati.
Wasisto menilai usulan PDIP dan Partai Golkar untuk menaikkan ambang batas PT merupakan usulan yang bersifat oligarkis.
Menurutnya, usulan tersebut diusulkan oleh dua partai politik yang berada dalam pemerintahan.
“Usulan ini bersifat oligarkis, karena usulan ini berasal dari partai fraksi sekaligus pula bagian dari koalisi pemerintah,” ujar Wasisto, pada Selasa (2/11/2021).
Wasisto menjelaskan naiknya ambang batas parlemen akan mempersempit peluang hadirnya partai-partai baru maupun partai oposisi untuk membentuk pemerintahan.
Sehingga berpotensi menghasilkan kartel politik yang secara dominan berperan sebagai pemain politik utama dalam setiap pemilu.
Pada akhirnya naiknya ambang batas parlemen ini akan menimbulkan semacam kejenuhan publik.
Sebab, kata dia, pemilih tidak memiliki pilihan kandidat maupun parpol alternatif selain partai-partai lama.
Meskipun demikian Wasisto meyakini usulan tersebut akan mendapat banyak penolakan dari partai lain dan partai-partai baru.
“Saya pikir usulan PT menjadi 5 persen akan mengalami resistensi, terutama dari parpol baru peserta pemilu maupun parpol non-parlemen,” papar Wasisro.
Peneliti BRIN ini juga menyebut kenaikan PT akan merubah sistem multipartai
“Kenaikan PT secara bertahap itu secara teoritis akan merubah sistem multipartai menjadi sistem dua partai,” ungkap Wasisto.
“Namun demikian, perubahan sistem kepartaian itu akan mengalami kendala terlebih itu usulan yang bersifat oligarkis,” pungkasnya.
 dinaik menjadi 5 persen, namun peneliti BRIN hal tersebut bersifat oligarkis){kind=link}