Sabtu, Oktober 16, 2021

Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Berencana Polisikan Balik Korban, Trending “UU ITE” Bergema

Must Read
IndoIssue.com adalah media online yang fokus pada berita politik nasional, daerah dan internasional, serta menyuarakan opini & aspirasi melalui suara netizen.

Indoissue.com – Terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual yang merupakan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berencana melaporkan balik korban MS ke polisi. Pasal yang dituduhkan terhadap MS, melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena menyebarkan identitas pelaku perbuatan bejat tersebut. Netizen pun melampiaskan kemarahannya yang berujung pada trendingnya key word UU ITE.

Keinginan korban melaporkan balik MS bermula dari pernyataan Kuasa Hukum terduga pelaku berinisial RT dan EO, Tegar Putuhena, yang mengatakan bahwa identitas kliennya disebar melalui rilis dan atau pesan berantai di aplikasi perpesanan.

“Yang terjadi cyber bullying baik kepada klien kami, maupun keluarga dan anak. Itu sudah keterlaluan menurut kami” ujar Tegar saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).

Tegar kemudian memaparkan jika ketiga terlapor lainnya, melalui kuasa hukum masing-masing, juga telah mempertimbangkan pelaporan tersebut dan mempelajari unsur-unsur pidananya.

Tegar menilai jika rilis yang disebar di media massa nasional pada Rabu (1/9/2021) lalu telah membuka identitas pribadi yang diduga melanggar UU ITE.

“Semua unsur-unsur pidana akan kami pelajari, misalnya pertama, membuka identitas pribadi secara tanpa hak, itu sudah melanggar UU ITE. Kemudian dari situ disebarluaskan, terjadi cyber bullying terhadap keluarga, foto keluarga disebarkan, itu juga akan kami pertimbangkan,” tegas Tegar.

Bahkan tidak hanya itu, tindakan pelaporan balik terhadap korban MS ini akan diajukan oleh para terlapor, baik ke pihak Kepolisian maupun kepada Komnas HAM.

Polres Metro Jakarta Pusat kemarin memanggil lima terlapor yang diduga sebagai pelaku perundungan dan pelecehan seksual di KPI Pusat.

Kelima terlapor berinisial RM alias O, FP, RE alias RT, EO dan CL diketahui menjalani pemeriksaan di ruang unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Pusat.

Ada sebanyak 20 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada para terlapor, yang bertujuan untuk mendalami kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual di KPI Pusat.

Netizen Lampiaskan Kemarahan

Pasca beredarnya rencana pelaporan balik terhadap korban, netizen melampiaskan kegundahannya atas rencana tersebut. Dalam 24 jam terakhir, sudah 19.300 tweet netizen yang mengeluarkan uneg-unegnya. Tentu ada yang keras dan bernas, ada juga yang melampiaskan nada satire. Berikut beberapa tweet netizen:

“Kalo ga rame ga ditindaklanjuti, kalo diramein kena uu ite. Lingkaran setan kaga ada abisnyaaa,” cuit komikus kenamaan @bintangemon yang mendapat belasan ribu retweet, ratusan komentar, dan puluhan ribu likes.

“Gimana korban kekerasan seksual nggak keder kalau usaha buat dapetin keadilan justru dibales dengan pasal UU ITE & pencemaran nama baik, yang keduanya sama-sama karet sekaligus blangsak,” tegas Faisal Irfani pada akun Twitternya @serbapeni.

“gak harus pacaran sih, tapi cuma butuh someone to talk, partner jalan, bisa jadi pendengar yang baik, menghapus UU ITE dan Omnibus LAW, memperkuat KPK, memajaki orang kaya, memberangus oligarki, dan mau memenuhi nawacita,” sindir penulis pada media @patronsyndicate, @Arman_Dhani.

“Perut rasanya kepelintir-pelintir pas liat berita pelaku pelecehan yang mau menuntut korbannya pakai UU ITE. Pengacaranya pakai menyamakan “perbudakan” dengan “ceng-cengan” pula. Bos, ceng-cengan itu ngatain nama bapak, bukan nyoret-nyoret pelir atau nyemplungin orang ke kolam,” kata penulis Dea Anugrah melalui akunnya @wildwesttraven.

Tidak sedikit pula netizen yang memberi masukan untuk korban perundungan dan korban pelecehan seksual MS, agar terbebas dari jeratan UU ITE. Warganet bahkan rela membuat rangkaian twit atau biasa disebut thread.

Seperti yang dilakukan Damar Juniarto, Praktisi Demokrasi Digital dan Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet); akun @mazzini_gsp; dan beberapa akun lainnya

“Dengan 3 poin tadi, kita kembali ke pertanyaan tadi: “Apakah bisa MS dijerat UU ITE?”
Sederhananya, tidak bisa.
Alasannya?
1. Baca SKB pasal 27 ayat 3 poin c, bukan delik pencemaran nama kalau berangkat dari kenyataan.
2. Poin d, laporan MS harus diproses dulu oleh polisi,” beber @DamarJuniarto.

“Update kasus bully dan pelecehan di KPI. Masih ada harapan bagi MS dan netizen lolos dari jerat UU ITE. SKB antara Kapolri, Kominfo, dan Jaksa Agung mengatur pedoman penanganan kasus UU ITE. Sekarang tinggal apakah polisi mau menjalankan SKB atau gak,” saran @mazzini_gsp yang melakukan thread.

“Kalau pelaku hendak melaporkan balik korban dgn alasan penghinaan dgn pasal 27(3) UU ITE, maka perlu dicek pasal 310(3) KUHP.

“Bukan merupakan pencemaran sebagaimana dalam pasal 310(1) KUHP (termasuk 27(3) UU ITE) kalau dilakukan karena terpaksa membela diri,” urai @erasmus70.

Kekesalan warganet menumpahkan uneg-unegnya tentu beralasan. Bisa jadi itu menjadi cara untuk menghadirkan keadilan bagi MS. (DP)

Terbaru

Kereta Cepat JKT-BDG Pakai APBN, Said Didu: Lima Kali Lebih Bahaya dari Korupsi

Indoissue.com - Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya pembangunannya bakal memakai Anggaran...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com