Indoissue.com – Perihal bobolnya data vaksin via aplikasi PeduliLindungi baru-baru ini, membuat berbagai kalangan khawatir serta was-was. Bahkan kasus tersebut semakin menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola aset rakyat.
Alvin Lie, mantan Komisioner Ombudsman menilai, kasus bobolnya puluhan data pengguna aplikasi vaksinasi massal itu sebagai persoalan serius karena bisa berimbas pada cita-cita pemerintah yang akan mengubah sertifikat tanah masyarakat ke dalam bentuk elektronik.
“Mengelola dan mengamankan sertifikat elektronik vaksinasi aja enggak becus. Lantas mau mengubah sertifikat hak kepemilikan tanah jadi sertifikat elektronik?” ujar Alvin Lie pada Sabtu (4/9/2021).
Pembobolan yang terjadi pada data aplikasi PeduliLindungi bisa berujung pada kasus jual beli data penduduk, bisa kembali terulang bila pemerintah belum benar-benar siap dalam peralihan sertifikat tanah menjadi bentuk elektronik.
“Emang rakyat masih percaya kemampuan pemerintah? Nanti kalau hak tanah diserobot orang bagaimana? Paling juga pejabatnya buang badan, lempar tanggung jawab,” ucapnya.
Terbaru, Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembobolan data aplikasi PeduliLindungi. Total sudah 93 sertifikat vaksin palsu yang dijual para tersangka.
Bahkan dari keterangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Iman, para pelaku memasarkan sertifikat vaksinasi palsu itu dengan harga kisaran Rp370 ribu. Pelaku memasarkan pemalsuan sertifikat vaksinasi itu melalui media sosial. (PR)
