Indoissue.com – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memperlihatkan ruang demokrasi bagi kadernya.
Hal tersebut disinyalir karena perbedaan pandangan yang tidak ditorelir oleh Ketua Umum Megawati.
Bahkan, Megawati meminta kadernya mundur jika tidak sejalan dengan perintah DPP dalam menyongsong Pemilu 2024.
“Megawati terkesan tidak memberi ruang perbedaan pada kadernya,” ujar Jamiluddin, Sabtu (30/10/2021).
“Khususnya dalam urusan capres yang akan diusung PDIP pada pilpres 2024. Padahal, nama PDIP memuat nama demokrasi,” lanjutnya.
Belakangan pada internal PDIP memang sedang terjadi dinamika antara Ketua DPR Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sehingga Jamiluddin menduga pernyataan Megawati tersebut ditujukan bagi para pendukung Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Jika benar demikan, maka PDIP sama sama tidak demokratis dalam menghargai pendapat dan pandangan kader.
“Kalau pernyataan itu ditujukan kepada kader PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres, tentu Megawati terkesan otoriter,” ucap Jamiluddin.
Sebagai pemenang pemilu harusnya PDIP, memberi contoh berdemokrasi yang baik pada internal maupun eksternal partainya.
Mestinya Megawati secara konsisten memberi contoh berdemokrasi kepada anak bangsa.
“Megawati terkesan tidak mengakomodir perbedaan pendapat. Suara akar rumput yang berbeda dengan kehendak DPP terkesan ingin dibungkam,” ungkap Jamaluddin.
“Pernyataan Megawati itu cenderung memuat ancaman kepada kadernya. Para kader tidak diberi pilihan sama sekali,” pungkasnya. (PR)
