Indoissue.com – Tri Risma Harini tidak elok jika membentak-bentak dan marah-marah didepan umum, apalagi melontarkan kata-kata yang tidak patut, sehingga banyak pihak yang mengkritik.
Sehingga apa yang dilakukan Tri Risma Harini banyak mendapat Kritik dari berbagai kalangan.
Kritik Politisi
Jazilul Fawaid
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid melayangkan kritik kepada Menteri Sosial mantan Walikota Surabaya tersebut.
“Saya mendapatkan kabar bahwa Bu Risma marah-marah kembali, ini kambuh terus. Menurut saya mungkin Bu Risma perlu ikut terapi kesabaran,” ujar jazuli, pada selasa (5/10/2021).
Bahkan Jazuli juga menyebut perilaku kader PDIP asal Surabaya merupakan tindakan tidak elok.
“Menurut saya tidak elok kalau pejabat negara terus, hanya untuk memberikan nasihat saja dengan nada menuding-nuding seperti orang itu semuanya bodoh, seperti orang itu semuanya tidak mampu,” katanya.
Fadlizon
Selain itu politisi Gerindra Fadlizon juga mengkritik sikap tersebut, dan dengan sarkas meminta menteri sosial tersebut untuk ikut terapi.
“Marah-marah juga tak selesaikan masalah. Sebaiknya segera ikut terapi “anger management” (manajemen kemarahan),” cuit @fadlizon di akun twitter pribadi.
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah bahkan meminta stafnya risma memberitahu bedanya antara walikota dan menteri.
“Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri,” cuit fahri.
“Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota,” lanjut fahri.
Aksi menteri tersebut bahkan menuai kontroversi dari Buni Yani yang menyebut marah-marahnya mensos memakai kata “tembak” juga bisa di laporkan ke polisi.
“Kalau Natalius Pigai bisa dilaporkan, mestinya Risma juga bisa,” cuit Buni Yani.
Kritik Pengamat
Ujang Komarudin
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, gaya Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap marah-marah tak cocok dengan gaya pemerintahan Presiden Joko Widodo.