Indoissue.com – Somasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) kepada dua aktivis yang menyebut peranan perusahaannya pada tambang di Papua kini bergulir panjang.
Menanggapi polemik tersebut aktivis Prodem nilai kini LBP dalam posisi terdesak. Sekalipun Luhut telah melaporkan keduanya ke polisi.
LBP dalam posisi terdesak setelah acara “Mata Najwa” membeberkan fakta-fakta mengenai keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua.
Fakta-fakta yang ditampilkan Mata Najwa juga diyakini akan sulit dibantah oleh Luhut.
“Kalau melihat fakta yang ditampilkan “Mata Najwa”, sepertinya Luhut akan sulit membantah bahwa memang ada “jejak” Luhut soal bisnis tambang di Papua,” ujarnya Iwan Sumule pada, Minggu (03/10/2021).
Secara khusus, Iwan Sumule justru meminta kepada Haris Azhar dan Fatia untuk balik melaporkan LBP ke polisi. Alasannya, karena data-data yang mereka laporkan disebut informasi bohong alias hoax.
“Sebaiknya Bung Haris Azhar melaporkan balik LBP dengan laporan fitnah,” tutupnya.
Acara Mata Najwa sempat menampilkan hasil penelusuran dokumen data-data terbuka dan wawancara soal keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua.
Berikut narasinya secara lengkapnya:
Kami mengidentifikasi ada 4 perusahaan yang memiliki konsensi tambang di Intan Jaya. Keempat perusahaan itu yakni BUMN PT Aneka Tambang, PT Madinah Qurrata’ain, PT Nusapati Patria, dan PT Kotabara Miratama.
Pada Oktober 2016, induk PT Madinah, yakni Perusahaan asal Australia West Wits Mining menyerahkan 30 persen kepemilikan proyek di Sungai Delewo kepada PT Tobacom Del Mandiri. Seperti tertera dalam annual report milik West Wits Mining pada dokumen ini.
Setahun kemudian pada 2017, West Wits Mining merilis berita peralihan saham itu akan diberikan pada PT Tambang Raya Sejahtera.
Saat membedah akta PT Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera, 2 perusahaan ini sama-sama dimiliki PT Toba Sejahtera.
Dari dokumen ini terlihat, hampir 99,9 persen saham PT Toba Sejahtera dikuasai Luhut Pandjaitan.
Meski menyebut mengakuisisi saham PT Madinah sejak 2016, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah ternyata baru terjadi pada 2018.
