Indoissue.com — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2025 sebagai forum evaluasi kinerja sekaligus penajaman arah kebijakan strategis menuju tahun 2026, Senin (5/1/2026).
Rapim ini menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan fase refleksi sekaligus konsolidasi kelembagaan pascapembentukan Kemenko Infra, dengan fokus memperkuat peran koordinasi lintas kementerian/lembaga teknis agar kebijakan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan berjalan selaras dengan agenda nasional dan arahan Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka Rapim dengan kabar gembira terkait Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berdasarkan data Kakorlantas, angka kematian akibat kecelakaan selama Nataru 2025/2026 turun sekitar 27 persen. Hal ini merupakan hasil kerja lintas sektor yang baik dan harus terus ditingkatkan ke depan, sehingga best practice dan lessons learned perlu dihimpun sebagai bahan perbaikan untuk Mudik Lebaran mendatang.
Menko AHY menekankan bahwa sepanjang 2025 Kemenko Infra berperan sebagai penghubung kebijakan dan pengurai hambatan lintas sektor, termasuk dalam pengawalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, serta pemerataan pembangunan wilayah.
Menurut Menko AHY, refleksi kinerja 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan bukan hanya pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada sinkronisasi kebijakan, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas eksekusi di lapangan. Karena itu, fungsi koordinasi Kemenko harus terus diperkuat agar kementerian/lembaga teknis dapat bergerak lebih terarah dan saling mendukung.
Dalam arahannya, Menko AHY juga menegaskan pentingnya pembangunan kawasan yang tidak seragam, tetapi berakar pada karakter, keunikan, dan inisiatif masyarakat setempat. Penguatan kawasan—termasuk kawasan pegunungan, perdesaan, dan kampung-kampung—harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan strategi penataan ruang, pelestarian lingkungan, dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
“Pembangunan kawasan harus menjaga wajah asli daerahnya. Justru kekuatan kita ada pada desa, kampung, dan komunitas yang memiliki identitas, keunikan, serta inisiatif lokal. Dengan dukungan pemerintah, kawasan-kawasan ini bisa menjadi destinasi yang menarik, nyaman, dan bernilai ekonomi,” ujar Menko AHY.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan tidak harus selalu mahal atau berskala besar. Yang terpenting adalah menghadirkan contoh konkret melalui pilot project berbasis kreativitas desa dan partisipasi warga, sehingga dapat direplikasi secara lebih luas.
“Kita perlu fokus pada kawasan yang ditata dengan baik, dilindungi lingkungannya, sekaligus dihidupkan kembali sebagai destinasi wisata. Jika ada contoh nyata, masyarakat akan lebih mudah bergerak bersama. Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan penguat kolaborasi,” lanjutnya.
Dalam konteks agenda nasional, Menko AHY menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase penguatan eksekusi dan transformasi kebijakan, di mana Kemenko Infra diarahkan untuk memastikan seluruh program kementerian/lembaga teknis berjalan sejalan dengan prioritas Presiden. Peran Kemenko tidak mengambil alih tugas teknis, tetapi memastikan kebijakan terkoordinasi, hambatan lintas sektor terurai, dan target nasional tercapai.
Khusus pada rapat awal tahun 2026 ini, Menko AHY juga meminta jajaran menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo, antara lain percepatan rekonstruksi dengan fokus pada jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar; percepatan pembangunan perumahan, termasuk perbaikan rumah rusak ringan agar masa pengungsian dapat segera dikurangi; pemenuhan air bersih sebagai prioritas kesehatan masyarakat; integrasi hunian dengan fasilitas umum; serta penataan ruang dan kesiapan lahan agar pembangunan lebih aman dan berkelanjutan (ATR/BPN).
“Arahan tersebut telah disetujui, dan Presiden telah meminta Menteri Sekretaris Negara untuk segera menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tolong ini ditindaklanjuti. Saya sampaikan hal ini di awal Rapim karena ini bukan sekadar informasi, melainkan agenda kerja yang harus segera dijalankan. Saya minta seluruh jajaran menangkap ini sebagai prioritas lintas kementerian/lembaga,” tegas Menko AHY.
Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. L. Kalake, menegaskan bahwa Sekretariat Kemenko terus menjaga stabilitas dan efektivitas organisasi di tengah dinamika kebijakan dan penyesuaian anggaran nasional.
“Sepanjang 2025, Sekretariat Kemenko berfokus memastikan seluruh fungsi manajerial, kelembagaan, dan tata kelola berjalan efektif, akuntabel, serta adaptif. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas dukungan koordinasi kebijakan,” ujar Sesmenko Ayodhia.
Di bidang perencanaan dan penganggaran, Sekretariat Kemenko berhasil menjaga penyerapan anggaran tetap optimal serta memperkuat sinkronisasi lintas unit agar selaras dengan arah pembangunan nasional. Transformasi digital, penguatan SDM, serta tertib administrasi keuangan dan aset menjadi fondasi peningkatan kinerja organisasi.
Pada sektor pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal, menegaskan peran Kemenko Infra sebagai simpul orkestrasi kebijakan lintas wilayah dan lintas sektor.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus menghadirkan pemerataan wilayah, keadilan agraria, dan ketertiban tata ruang yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sepanjang 2025, Deputi I mengawal pengembangan koridor ekonomi di kawasan strategis nasional, penanganan kasus agraria strategis, serta penguatan tata ruang sebagai instrumen pengendali pembangunan dan mitigasi bencana. Tahun 2026 diarahkan sebagai fase transformasi melalui penguatan kawasan transmigrasi, reforma agraria, dan integrasi kebijakan pembangunan serta tata ruang nasional.
Di bidang konektivitas, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Odo R. M. Manuhutu, menyampaikan bahwa 2025 menjadi fase penguatan fondasi kebijakan transportasi nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk pengawalan RUU Sistem Transportasi Nasional, penanganan ODOL, dan proyek konektivitas utama.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya sinkronisasi lintas kementerian/lembaga dalam pelaksanaan tiga Instruksi Presiden utama, yaitu irigasi daerah, jalan daerah, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Adapun Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan program strategis di tengah keterbatasan fiskal melalui kolaborasi lintas sektor, daerah, dan swasta.
Menutup arahannya, Menko AHY mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas agar dapat bekerja maksimal bagi masyarakat.
“Mari kita jaga soliditas dan lakukan yang terbaik untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” pesan Menko AHY.
Secara keseluruhan, Rapim Kemenko Infra 2025 menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, konsolidasi kebijakan, serta sinergi pusat dan daerah. Memasuki 2026, Kemenko Infra diarahkan untuk bergerak dari fase konsolidasi menuju transformasi kebijakan yang lebih sistemik, berorientasi pada eksekusi, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan program nasional dan arahan Presiden.
