Indoissue.com – Ditandai dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah mendapat sejumlah perhatian dari beberapa pihak. Salah satunya perhatian wartawan sonior dan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Ia menyebutkan bahwa menuju Pemilihan Presiden 2024 akan ada skenario jahat soal dinamika partai politik.
Pernyataan Refly Harun didasari pada gemuknya koalisi dengan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah.
Refly menegaskan bahwa akan terjadi permufakatan yang berpotensi menjadi kejahatan demokrasi di Indonesia, yang bertujuan menyingkirkan partai-partai oposisi.
“Kalau misalnya 7 partai itu bermufakat untuk menyingkirkan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Refly Harun dalam live YouTube pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Refly melanjutkan bahwa 7 partai yang tergabung pada koalisi pemerintahan kemudian bermufakat untuk mengusung tiga calon.
Kemudian partai-partai oposisi, dalam hal ini Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutkan dalam koalisi manapun.
“Caranya dengan tidak melibatkan mereka dalam koalisi manapun. Bisa membuat 3 calon dengan 7 parpol tersebut,” ungkap Refly.
“Maka, pesta itu hanya akan ada di oligarki Istana yang saat ini sudah berhimpun menjadi kekuatan partai politik,” lanjut Refly.
“Ini berpotensi menjadi kejahatan demokrasi,” sambungnya.
Dengan adanya kemungkinan dan skenario jahat ini, Refly menghimbau kepada seluruh masyarakat sipil dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menghilangkan presidential treshold.
“MK, kalau memang bersumpah bertanggung jawab memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya tidak bisa tidak menghapuskan presidential treshold,” tegas Refly.
Penulis: Mu’afa RM
