Oleh: Burhanuddin Muhtad
Pengajar FISIP UIN Jakarta; Direktur Indikator Politik Indonesia; Seth Soderborg Kandidat PhD Department of Government Harvard University.
BANYAK ahli yang menyebut dua pilpres terakhir sebagai ajang menguatnya kembali polarisasi ideologi lawas antara Islamis versus nasionalis. Polarisasi politik yang membelah sejak 2014 ini betul-betul mengagetkan banyak pihak. Karena, konsensus ilmiah selama ini mengatakan bahwa Indonesia memiliki identitas partisan yang lemah, partai politik yang cenderung kolusif dan nir-ideologis, serta dominasi ketokohan dalam fitur politik, yang akan mencegah munculnya polarisasi yang dalam.
Namun, rentetan peristiwa jelang 2019 menunjukkan makin meningkatnya peran kebencian terhadap agama dan etnik dalam opini publik (Mietzner dan Muhtadi, 2019), maraknya klaim politik identitas (Tapsell, 2021), dan misinformasi (Mujani dan Kuipers, 2020). Pertanyaannya, apakah polarisasi ini akan tetap mewarnai politik di Indonesia pasca-2019?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kami melakukan survei nasional jelang Pemilu 2019 terhadap 1.520 responden untuk menguji hubungan antara polarisasi dan ketidaksukaan (resentment). Kami menggunakan teori resentment (Kinder dan Sanders 1996)—keyakinan bahwa kelompok lain dianggap tidak layak mendapat keistimewaan dengan mengorbankan yang lain—dan mengadaptasikannya dalam konteks Indonesia.
Teori resentment ini membantu kita menjawab pertanyaan mengapa polarisasi menguat di negara seperti Indonesia yang memiliki tingkat kedekatan terhadap partai (party ID) yang rendah, di mana perilaku politik partai tidak ditentukan oleh perbedaan ideologis, tapi lebih karena faktor perebutan akses ke kekuasaan.
Dengan menggabungkan aspek historis Indonesia dan keilmuan kontemporer, kami mengembangkan indeks psikometri untuk mengukur empat jenis ketidaksukaan yang mencakup ketidaksukaan (resentment) pertama, terhadap minoritas nonmuslim; kedua, terhadap etnik Tionghoa; ketiga, terhadap Jawa; dan keempat, terhadap daerah lain. Setiap dimensi ketidaksukaan ini mencakup beberapa pertanyaan dalam skala tingkat persetujuan dalam lima tingkat.
