Indoissue.com – Reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo semakin kencang, banyak faktor yang mengindikasikan hal tersebut, selain soal masuknya PAN dalam kabinet, ada amandemen Undang-Undang Dasar yang menjadi perbincangan.
Isu perombakan kabinet akan dilaksanakan pada Oktober nanti, meskipun validasinya ada di Presiden sendiri yang memegang hak perogratif tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio bahkan mengaku mendengar kabar bahwa reshuffle juga akan disertai rotasi jabatan, salah satu rotasi jabatan tersebut adalah antara Tito Karnavian dan Tjahyo Kumolo.
Lantas berbagai spekulasi muncul dari pernyataan Hendri Satrio tersebut. Ada yang menyebut bahwa posisi Mendagri memang penting bagi PDI Perjuangan, partai politik yang menaungi Tjahjo.
Kepentingan ini, untuk menjamin adanya kontrol pada kepala daerah untuk memastikan suara PDIP tidak terganggu di Pemilu Serentak 2024. Hal ini mengingat akan banyak pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang penunjukannya dilakukan Mendagri.
Senada dengan Hendri Satrio, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyatakan, hal tersebut sama sekali tidaklah keliru.
“Tidak terlalu berlebihan analisa yang menyebut bahwa PDIP menginginkan kontrol yang cukup kepada Plt itu,” ujar Ray Rangkuti Rabu (15/9/2021) malam.
“Saya kira salah satu targetnya memang itu (ada kontrol pada kepala daerah), kalau memang betul ada pergantian atau reposisi,” lanjutnya.
Namun Direktur Eksekutif Lima tersebut, tidak akan terealisasi mengingat Tito Karnavian menjadi Mendagri adalah keinginan Presiden Jokowi, dengan menggeser mantan Sekjend PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo menjadi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
“Sebab kan kelihatan betul yang diinginkan Pak Presiden Jokowi jadi Menteri Dalam Negeri ya Tito Karnavian, beliau belum berakhir jabatan di Polri tetap diminta jadi Menteri Dalam Negeri,” pungkasnya. (PR)
