Oleh: Gede Sandra
Analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat
MEMANG harus ada yang bertanggung jawab atas terjadinya cost over-run dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tapi yang lebih penting lagi, harus ada yang bertanggung jawab atas pemilihan China sebagai kontraktor proyek ini. Dan saya rasa orang yang paling bertanggung jawab secara bisnis saat itu adalah mantan Menteri BUMN Rini Sumarno.
Pada saat diputuskan memilih kontraktor China, dibandingkan kontraktor Jepang, Rini Sumarno adalah pejabat yang paling agresif melakukan lobby-lobby, bahkan dilakukannya sampai ke Negeri China.
Pada suatu kesempatan di bulan September 2015, Rini Sumarno diberitakan membawa sejumlah pimpinan direksi BUMN menyambangi Beijing untuk langsung menjajal kereta api super cepat buatan China.
Dahulu (sebelum kemudian membengkak) China menawarkan nilai proyek sebesar 5,5 miliar dolar AS, sekitar 4,4 miliar dolar AS (82 persen nilai proyek) dibiayai oleh bank China dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2 persen pertahun. Sisa modalnya disetor oleh konsorsium.
Sementara Jepang menawarkan nilai proyek sebesar 6,2 miliar dolar AS, 75 persen nya (4,65 miliar dolar AS) dibiayai oleh bank Jepang dengan jangka waktu 40 tahun dan bunga 0,1 persen pertahun. Sisa modalnya ditanggung oleh konsorsium.
Bila dihitung, bunga pinjaman China sebesar 2 persen untuk 50 tahun dengan pokok 4,4 dolar AS akan menghasilkan total pinjaman (dengan bunga majemuk) yang harus dibayar sebesar 11,8 miliar dolar AS. Bila ditambah dengan kewajiban setoran modal konsorsium akan menjadi 12,8 miliar dolar AS.
Ingat, nilai ini sebelum terjadi cost over-run pada proyek.
Bandingkan dengan Jepang. Bunga pinjaman sebesar 0,1 persen untuk 40 tahun dengan pokok 4,65 miliar dolar AS akan menghasilkan total pinjaman (dengan bunga majemuk) yang harus dibayar sebesar 4,84 miliar dolar AS. Bila ditambah dengan kewajiban setoran modal konsorsium akan menjadi 6,4 miliar dolar AS.
Artinya, sebelum proyek dimulai saja, telah terjadi selisih perhitungan bunga berbunga yang merugikan Indonesia dengan memilih kontraktor China dibandingkan Jepang. Dengan memilih China daripada Jepang, Republik Indonesia dipaksa untuk berutang dua kali lipat lebih mahal.
